Dana Transfer Pusat ke Kotim Diprediksi Turun Rp 383 M, DPRD Soroti Dampak Pembangunan 2026

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diprediksi akan menghadapi tantangan berat pada 2026. 

Pasalnya, dana transfer dari pemerintah pusat disebut akan mengalami penurunan cukup signifikan, yakni sekitar Rp 383 miliar.

Ketua I DPRD Kotim Juliansyah, menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama DPRD dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan tahun depan. 

Ia mengatakan, penurunan dana transfer otomatis akan berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah.

“Yang jadi persoalan sekarang ini, bagaimana nanti kebijakan dari pemerintah pusat ke depan, karena dana transfer ke daerah kita berkurang cukup besar,” ungkap Politisi Partai Gerindra itu, Senin (6/10/2025).

Menurutnya, DPRD Kotim bersama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), akan segera melakukan langkah koordinasi dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat. 

Tujuannya agar penurunan dana tersebut tidak terlalu membebani daerah dalam melaksanakan program prioritas.

“Hampir Rp 383 miliar kalau tidak salah. Kami tentu akan membicarakan ini secara internal di partai maupun di DPRD. Nanti akan ada semacam usulan atau masukan yang akan kami sampaikan, supaya daerah tidak terlalu terbebani,” jelasnya.

Juliansyah menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan menggelar pertemuan internal partai bersama Sekretaris Jenderal Gerindra di DPRD Provinsi, Wengga. 

Dalam forum itu, akan dibahas berbagai langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dampak berkurangnya dana pusat.

“Kami di DPRD Kabupaten dan juga teman-teman di provinsi sedang menyiapkan rumusan untuk disampaikan. Karena kita melihat kalau bantuan pusat berkurang, daerah jelas kesulitan. PAD kita juga belum cukup kuat untuk menutupinya,” katanya.

Ia menegaskan, kemampuan Kotim dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas. 

Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan tetap memperhatikan kebutuhan daerah, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.

“Kalau berharap dari PAD, rasanya sulit. Target pembangunan pasti tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan sumber daya lokal,” tutur Juliansyah.

Selain itu, dirinya mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Bupati Kotim terkait langkah antisipatif menghadapi kemungkinan penurunan dana tersebut.