Tergolong Daerah Terisolir, 3 Masalah Utama di Pulau Hanaut, Soroti Listrik, Air Bersih, dan Jalan

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Camat Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dedi Purwanto mengungkapkan masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayahnya. 

Tiga masalah utama yang menjadi perhatian serius adalah akses jalan, kebutuhan listrik, serta ketersediaan air bersih.

Menurut Dedi, Pulau Hanaut merupakan salah satu wilayah yang masih tergolong terisolasi. 

Untuk menuju ke pusat kecamatan, masyarakat harus menempuh perjalanan hampir satu jam dengan kombinasi jalur darat dan air. 

Kondisi itu membuat pelayanan dan akses kebutuhan dasar menjadi terbatas.

“Yang pertama soal listrik. Sampai sekarang suplai listrik di Pulau Hanaut masih bergantung pada jalur dari Kecamatan Seranau. Itu jaraknya cukup jauh, sehingga ketika ada gangguan, seluruh Pulau Hanaut ikut terdampak,” kata Dedi, Senin (29/9/2025).

Ia menjelaskan, PLN sebenarnya sudah melakukan penjajakan jalur baru. 

Rencananya jaringan listrik akan dipotong dari Begendang, menyeberang ke Pulau Lepeh, lalu disambungkan ke Pulau Hanaut. Jalur ini dianggap lebih dekat dibandingkan melalui Seranau.

“Kalau dari Seranau memang jauh sekali. Ketika ada gangguan, misalnya hujan atau angin ribut, aliran listrik bisa padam sampai tiga hari. Ini tentu menyulitkan masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, Dedi mengaku belum mengetahui sejauh mana progres pembangunan jaringan baru tersebut. 

“Saya belum sempat mengecek secara langsung. Tapi kemarin dari pihak PLN sudah sempat membangun fondasi untuk jaringan baru itu. Kita harap bisa segera terealisasi,” ucapnya.

Selain listrik, permasalahan lain yang krusial adalah kebutuhan air bersih. 

Dedi mengatakan, selama musim kemarau warga hanya mengandalkan air hujan yang ditampung di tandon-tandon. 

Upaya penggalian sumur bor sudah dilakukan, namun hasilnya kurang maksimal karena kondisi tanah yang dekat laut.

“Airnya kadang berwarna kuning atau dalam bahasa masyarakat disebut ‘petagar’. Jadi memang belum layak konsumsi. Kami sangat berharap ada solusi permanen,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Dinas terkait dari Provinsi Kalimantan Tengah sudah sempat turun ke Pulau Hanaut untuk mengambil sampel air. Dua titik pengambilan dilakukan di Desa Bebaung dan Rawasari. 

“Cuma sampai sekarang kita masih menunggu tindak lanjut hasil uji laboratoriumnya,” jelas Dedi.

Masalah ketiga yang tak kalah penting adalah akses jalan. 

Selama ini, masyarakat hanya mengandalkan jalan kecil selebar 2-3 meter yang sulit dilalui kendaraan roda empat. Bahkan beberapa ruas jalan sudah rusak, sehingga semakin menyulitkan.

“Kalau musim pasang, para guru atau warga yang ingin beraktivitas sangat kesulitan lewat. Dari Hanaut ke Setiruk itu butuh waktu sekitar satu jam naik motor,” terangnya.

Pemerintah Kecamatan Pulau Hanaut berharap, pembangunan jalan yang menghubungkan Seranau ke Pagatan yang menjadi kewenangan provinsi bisa segera dilanjutkan. 

“Itu akses utama yang sangat kami butuhkan. Kalau jalan darat sudah tembus, tentu masyarakat akan lebih mudah beraktivitas,” tutur Dedi.

Selain jalur darat, akses sungai juga tidak kalah berisiko. Dedi menyebut, saat musim gelombang tinggi, penyeberangan kapal di Pelabuhan Bapinang Basiri rawan terjadi kecelakaan. 

“Ini juga menjadi keluhan masyarakat. Akses laut penting, tapi ada risikonya,” katanya.

Meski dihadapkan pada tiga persoalan besar tersebut, Dedi tetap berupaya mencari solusi. 

Ia menyebutkan, bantuan dari pemerintah provinsi berupa panel surya di setiap desa cukup membantu, meski kapasitas listrik yang dihasilkan terbatas. 

“Walau hanya 700 watt, itu sudah sangat berarti bagi pelayanan di desa-desa,” ujarnya.

Camat juga mengungkapkan jumlah penduduk Pulau Hanaut mencapai sekitar 18.027 jiwa dengan jumlah 14 desa dan luas wilyah 62.986 km persegi.

Dengan jumlah sebesar itu, ia menegaskan, sangat wajar jika masyarakat berharap perhatian lebih dari pemerintah. 

“Mudah-mudahan permasalahan ini bisa ditangani bertahap. Karena bagi kami, listrik, air bersih, dan akses jalan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda,” pungkas Dedi.