Jadi Narasumber Seminar BPK, Bupati Kobar Paparkan Strategi Pengelolaan Keuangan Bermartabat

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Hj Nurhidayah, hadir sebagai narasumber dalam seminar bertema “Pemeriksaan BPK Bermanfaat untuk Pengelolaan Keuangan yang Bermartabat” yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. 

Kegiatan berlangsung di Hotel M Bahalap, Jalan RTA Milono, Palangka Raya, Kamis (20/11/2025) kemarin. 

Seminar ini diikuti para pemangku kepentingan bidang pengelolaan keuangan daerah se-Kalimantan Tengah, mulai dari para kepala daerah, Ketua DPRD, Kepala Bappeda, Bapenda, hingga jajaran Inspektorat kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut, bertujuan memperkuat pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara efektif dan berkelanjutan.

Baca juga: Bupati Kobar Sambut Kajari Nurwinardi dan Ketua PN Ikha Tina di Bumi Marunting Batu Aji

Bupati Hj Nurhidayah hadir sebagai narasumber keempat, dengan materi berjudul “Best Practice Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK”. 

Dalam paparannya, ia menjelaskan langkah-langkah strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kobar, dalam meningkatkan kualitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.

Ia memaparkan, Pemkab Kobar terus menguatkan koordinasi antarperangkat daerah, mengoptimalkan peran Inspektorat, serta menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur. 

Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.

“Kunci dari penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah komitmen seluruh unsur, baik pimpinan daerah, OPD, maupun tim tindak lanjut,” tegas Hj. Nurhidayah dalam sesi penyampaian materi.

Seminar tersebut, dibuka oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, dan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari sejumlah narasumber lainnya, di antaranya Kepala BPK Perwakilan Kalteng, Kepala Kanwil DJPb Kalteng, serta Bupati Kotawaringin Timur.

Para narasumber turut membahas isu-isu strategis terkait hasil pemeriksaan BPK, penguatan tata kelola fiskal daerah, hingga berbagai solusi atas temuan-temuan yang membutuhkan percepatan tindak lanjut di masing-masing pemerintah daerah.

Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel, transparan, dan bermartabat di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.