Berita Kotim Kalteng

Pemkab Kotim Tak Mau Gegabah Terkait Penyediaan Lahan bagi 4 Kecamatan Program Trasmigrasi Kalteng

Pemerintah Kabupaten Kotim, tampaknya tak mau gegabah terkait penyediaan lahan transmigrasi Kalteng bagi para pendatang tersebut, agar tak bermasalah

|
Editor: Sri Mariati
Tribunkalteng.com/Herman Antoni Saputra
WAWANCARA - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotim, Johny Tangkere, saat diwawancara beberapa hari lalu. 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Meskipun saat ini pemerintah pusat berencanan mencanangkan kembali program Transmigrasi Kalteng, termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Namun pihak Pemerintah Kabupaten Kotim, tampaknya tak mau gegabah terkait penyediaan lahan bagi para pendatang tersebut. Meskipun sudah ada gambaran ada empat kecamatan sebagai zona transmigrasi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotim, Johny Tangkere, menjelaskan bahwa salah satu syarat utama adalah ketersediaan lahan minimal 19 ribu hektare. 

Satu di antaranya karena harus menyiapkan anggaran besar, termasuk dana pendampingan daerah dan dana pusat yang nilainya mencapai sekitar Rp500 juta.

"Kenapa kita harus berhati-hati? Karena takut tumpang tindih dengan perkebunan dan lainnya," katanya.

Selain itu, ada sejumlah pertimbangan lain seperti kesesuaian lahan, potensi ekonomi, serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Saat ini ada empat kecamatan yang disiapkan oleh Pemkab Kotim yang berpotensi dijadikan zona transmigrasi, yakni Kecamatan Seranau, Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Selatan, dan Mentaya Hilir Utara.

Selain kesiapan teknis, Johny juga menegaskan pentingnya diskusi dengan berbagai pihak sebelum menerima program transmigrasi. 

Hal ini melibatkan masyarakat setempat dan DPRD, agar tidak menimbulkan konflik sosial.

"Bukan soal mendukung atau tidak mendukung. Kalau memang kita diminta menerima transmigrasi, tentu Pemkab akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan masyarakat dan DPRD," tegasnya.

Baca juga: Pemerintah Canangkan Program Transmigrasi Patriot di Kalteng, Pendatang Ada dari Kalangan Sarjana

Baca juga: Program Transmigrasi Kalteng, DPRD Kotim Ingatkan Pemerintah Pusat Perhatikan Warga Lokal

Johny menambahkan, Pemkab Kotim pada prinsipnya mendukung program pemerintah pusat. 

Namun, karena program ini menyangkut manusia yang memiliki latar belakang sosial berbeda, maka sosialisasi menjadi kunci agar bisa diterima dengan baik.

"Kita siap, tetapi perlu proses, sosialisasi, dan persiapan matang," pungkas Johny.

Sumber: Tribun Kalteng
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved