Disdik Liburkan 4 Sekolah saat Aksi Solidaritas DPRD Kotim pada 1 September 2025

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengambil langkah antisipatif menghadapi rencana aksi solidaritas yang akan digelar Aliansi Rakyat Kotim Bersatu, di depan Gedung DPRD Kotim, Senin (1/9/2025) pagi.

Melalui Dinas Pendidikan (Disdik), Pemkab Kotim memutuskan meliburkan sementara empat sekolah yang berada di sekitar lokasi aksi. 

Kebijakan ini diambil demi menjaga keamanan, keselamatan, serta kelancaran proses belajar mengajar.

Baca juga: Demo di Sampit Kalteng, Aliansi Rakyat Sipil Gelar Aksi Damai DPRD Kotim

Dalam surat resmi yang ditandatangani Kepala Disdik Kotim, M Irfansyah, disebutkan empat sekolah yang terdampak yakni SDI Baiturrahim, SDN 3 Sampit, SDN 5 Sampit, dan SDN 6 Sampit. 

Meski diliburkan, aktivitas guru tetap berjalan seperti biasa.

“Sekolah yang berada di sekitar Gedung DPRD diminta agar siswa melaksanakan Belajar Dari Rumah (BDR). Guru tetap hadir di sekolah serta memberikan tugas kepada murid untuk dikerjakan di rumah masing-masing,” jelas Irfansyah, Minggu (31/8/2025).

Ia menegaskan, keputusan ini dibuat setelah mempertimbangkan kemungkinan terganggunya kegiatan belajar akibat konsentrasi massa yang cukup besar. 

Selain itu, langkah ini juga sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi kerawanan di sekitar lokasi aksi.

Disdik meminta pihak sekolah menyiapkan sistem pembelajaran alternatif sehingga proses akademik tetap berjalan. 

Dengan begitu, meskipun kegiatan tatap muka ditiadakan, siswa tetap bisa menerima materi sesuai jadwal yang ditentukan.

Tak hanya itu, Irfansyah juga mengingatkan seluruh guru dan tenaga kependidikan di tingkat PAUD, SD, hingga SMP baik negeri maupun swasta agar tidak ikut serta dalam aksi solidaritas tersebut. 

"Kami harap semua tenaga pendidik tetap fokus pada tugas masing-masing dan tidak mendekati lokasi aksi,” tegasnya.

Sementara itu, aksi damai yang digelar Aliansi Rakyat Kotim Bersatu dijadwalkan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB. 

Aksi ini disebut sebagai wujud kepedulian masyarakat sekaligus sarana menyampaikan aspirasi terkait kondisi sosial dan sejumlah kebijakan pemerintah.