Berita Populer Kotim Kalteng, Respon Kepala DPMD Terkait Kades Terjerat Koruspi Dana Desa

Perangkat Desa Parit Kotim Terjerat Korupsi Dana Desa, Ini Respon Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Kabar dugaan Korupsi dana desa Parit, Kecamatan Cempaga Hulu 2018, 2019, 2020 dan 2023, sudah didengar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Kepala DPMD Kotim, Raihansyah menyesalkan atas kejadian tersebut. Padahal menurutnya, pembinaan terkait pengelolaan keuangan telah digencarkan.

"Tentunya kami menyayangkan apabila ada kepala desa atau mantan kepala desa maupun perangkat atau mantan perangkat desa yang tersandung masalah hukum," katanya, Selasa (8/7/2025). 

"Karena selama ini kami sudah berupaya mengingatkan agar dalam pengelolaan keuangan desa harus mengikuti ketentuan yang berlaku,” lanjut dia. 

Raihansyah menjelaskan, sejauh ini DPMD Kotim telah secara rutin melaksanakan pembinaan maupun pelatihan bagi kepala desa maupun pemerintah desa terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Baca Selengkapnya

Berhasil Pertahanan Aset Pasar Bina Karya Usai Putusan PK, Pemkab Kotim Berikan Pelayanan Optimal

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), berhasil mempertahankan hak dan penguasaan atas aset strategis daerah berupa Pasar Bina Karya.

Aset itu berhasil dipertahankan setelah menempuh perjuangan hukum panjang yang mencapai tahap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (MA) . 

Berkat kerja kerasnya para stakeholder di Pemkab Kotim, akhirnya meraih putusan final dari MA yang menyatakan gugatan terhadap kepemilikan tanah pasar tersebut ditolak sepenuhnya.

"Tentunya kita sampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja dan dedikasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam membela kepentingan daerah," ujar Bupati Halikinnor dalam pernyataannya di Sampit, Senin (7/7/2025). 

Untuk diketahui, perkara ini bermula ketika PT Bina Karya Permai, melalui Direktur Utama M. Tamin dan Komisaris Utama Siti Hasiyah, menggugat Pemkab Kotim di Pengadilan Negeri Sampit pada 2022 lalu.