Ketua Bawaslu Kalteng Sebut Banjir Jadi Indikator Kerawanan Pilkada Serentak 2024

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 semakin dekat, saat ini Bawaslu Kalimantan Tengah (Kalteng) sedang menguatkan kapasitas pengawas untuk Pilkada nanti.

Pesta demokrasi itu akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024. Untuk menyambut Pilkada serentak yang semakin dekat Bawaslu Kalteng terus melakukan persiapan agar Pilkada 2024 di Kalteng terselenggara dengan baik.

Ketua Bawaslu Kalteng, Satriadi mengungkapkan, Bawaslu Kalteng telah merekrut pengawas pemilihan di tingkat kelurahan/desa. Dan saat ini pihaknya sedang dalam proses penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Jadi persiapan Bawaslu Kalteng saat ini adalah penguatan kapasitas SDM sampai mendekati hari pelaksanaan Pilakda 2024," terang Satriadi, Kamis (20/6/2024).

Satriadi membeberkan, penguatan kapasitas SDM penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan saat pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kalteng.

Berkaca pada Pemilu di Februari 2024 lalu, Satriadi mengungkapkan ada beberapa daerah yang dinilai rawan konflik pada saat tahapan pemilihan berlangsung.

Saat ini Bawaslu Kalteng sedang menyusun indeks potensi kerawanan Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Kalteng mengatakan indikasi kerawanan yang dimaksud Bawaslu berbeda dengan aparat keamanan.

"Indikator kerawanan Pilkada dari Bawaslu kita melihat dari aspek geografis, komunikasi, transportasi dan sebagainya," ujar Satriadi.

Baca juga: Jelang Pilkada Kalteng 2024 Sigit K Yunianto Berharap Masyarakat Kritis dan Cerdas Dalam Memilih

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak 2024, Ketua MW KAHMI Kalteng H Abdul Razak Sebut Banyak Kader Siap Bertarung

Lanjutnya, Satriadi menjelaskan indikator kerawanan Pilkada yang dipetakan oleh Bawaslu Kalteng berkenaan dengan distribusi logistik dan akses pemilihan.

Apalagi, Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada November berpotensi membuat sejumlah daerah di Kalteng terendam banjir yang bakal menyulitkan distribusi logistik.

"Itu juga menjadi indeks kerawanan Pilkada 2024 di Kalteng, jadi indikator kerawanan Bawaslu itu bisa berbeda dengan aparat keamanan," tutup Satriadi. (*)