Bawaslu Palangkaraya Tegaskan ASN, TNI, dan Polri, Jaga Netralitas Dalam Pemilu 2024

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Palangkaraya tegaskan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri jaga netralitas jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut menjadi imbauan yang terus dilakukan oleh Bawaslu Palangkaraya kepada aparatur sipil negara setempat.

Ketua Bawaslu Palangkaraya, Endrawati mengingatkan netralitas ASN di Kota Palangkaraya saat masa kampanye dan Pemilu 2024 mendatang.

Saat ini masa kampanye hanya menyisakan 37 hari lagi, kemudian memasuki masa tenang selama 3 hari, dan sehari saat pemilihan berlangsung.

Baca juga: Jelang Kampanye, Bawaslu Palangkaraya Gelar Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Peserta Pemilu 2024

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Optimalkan Pengawasan Terhadap Netralitas Kades se Kabupaten Kotim

Baca juga: Pemasangan APK Serampangan Dikeluhkan,  Bawaslu Palangkaraya Ancam Bongkar Bila Langgar Aturan

“Aparatur sipil negara jangan sampai terlibat politik praktis selama rangkaian Pemilu 2024,” tegas Ketua Bawaslu Palangkaraya, Kamis (4/1/2024).

Bahkan Bawaslu Palangkaraya terus menerus memberikan surat imbauan terkait hal tersebut.

“Kita sudah sering mengirimkan surat himbauan kepada ASN, TNI, dan Polri untuk tetap netral dalam pelaksanaan Pemilu,” ujar Ketua Bawaslu.

Dirinya pun mengingatkan agar tak ada aparatur sipil negara yang ketahuan berpihak pada salah satu calon.

“Saya minta jangan menunjukan aurat keberpihakannya terhadap salah satu Calon Legislatif (Caleg) dan Calon Presiden (Capres),” kata Endrawati.

Memilih calon pemimpin di masa yang akan datang merupakan hak semua warga Indonesia, termasuk Kota Palangkaraya.

Namun jangan sampai keberpihakan terhadap pasangan calon menjadi bumerang bagi para ASN.

“Kita (Bawaslu Palangkaraya, red) juga punya hak pilih, namun tidak menunjukan keberpihakan atau condong pada salah satu pasangan calon,” terangnya.

Bawaslu  pun terus berkomitmen untuk tetap netral dan profesional dalam menjalankan tugas selama Pemilu 2024.

“Terlebih aparatur sipil negara, TNI, dan Polri adalah abdi negara dan dibayar oleh negara. Sehingga netralitas harus terus dijaga,” tutup Endrawati.
 

(Tribunkalteng.com / Pangkan Bangel)