Berita Palangkaraya

Sekjen PDIP Soroti Program Food Estate, Pengamat Menilai Bagian Dari Kontrol Terhadap Pemerintah

Program ketahanan pangan Food Estate yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi disorot Sekjen PDIP Hasto, Pengamat Menilai bagian dari kontrol pemerintah.

Penulis: Lidia Wati | Editor: Fathurahman
tangkapan layar
Program ketahanan pangan Program Food Estate yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi disorot Sekjen PDIP Hasto, Pengamat Universitas Palangkaraya DR Jhon Retei Alfri Sandi menilainya bagian dari kontrol parttai terhadap pemerintah. 

Menurutnya, jika Sekjen PDIP berimplikasi kepada bagaimana arah hubungan ataupun arah kebijakan partai terhadap kader-kadernya di parlemen, dalam hal ini adalah fraksi-fraksi PDIP terhadap kebijakan eksekutif kebijakan presiden sebagai kepala pemerintahan maka ini menjadi bagian dari kontrol.

" Menurut saya sebagai sistem demokrasi partai juga punya kewenangan  berada di lingkungan masyarakat maka itu tidak menjadi persoalan," ujarnya.
 
Kemudian ucapan menyangkut food Estate ini seperti itukah adanya penilaian itu, masyarakat Kalimantan Tengah terutama yang menjadi objek dari proyek strategi nasional ini juga bisa merasakan apakah kemudian dengan kehadiran food Estate ini memang memberikan kemanfaatan optimal bagi masyarakat.

" Kemudian masyarakat mana yang diberikan penetapan itu apakah kemudian hanya sekelompok masyarakat di wilayah tertentu saja ataukah kemudian food Estate ini memberikan implikasi multiplayer efek," ujarnya.

Jika Proyek Food Estate ini sebagai penyumbang padi penyangga ketahanan pangan Indonesia, maka sejauh mana proyek-proyek itu direalisasikan.

"Proyek food Estate juga seolah-olah hanya gaungannya yang besar tetapi kemudian bagaimana kemanfaatannya dampaknya untuk masyarakat," ujarnya bertanya.

Kmeudian yang harus diinformasikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah secara luas bahwa hadirnya proyek tersebut  menghabiskan uang cukup besar. Apakah dengan food Estate singkong yang ada di Gunung Mas itu terlihat berbagai kegiatan  yang perlu diwujudkan oleh pemerintah pusat ?
 

Selama ini yang dirasakan masyarakat Kalteng, tidak pernah hilang dari pikiran kita hadirnya lahan sejuta hektar yang ternyata tidak membawa pemanfaatan optimal dan malah memberikan banyak beban kepada masyarakat.
 
Sehingga jangan memberikan beban kepada pemerintah daerah terkait persoalan-persoalan yang dihadapi di daerah ini. Tentunya ini harus dipikirkan.

"Jadi saya kira kontrol dari partai politik terutama dari petinggi partai harusnya di cermati benar-benar oleh pemerintah saat ini, sehingga pada saat pemerintah mengakhiri masa kepemimpinnya. Presiden bisa mengakhiri kekuasaan dengan baik dan meninggalkan hal yang bermanfaat bagi masyarakat secara nasional," harapnya.

Terkait sorotan partai atau seperti apa terkait penyerangan apapun itu di tahun politik. " Saya kira hal yang biasa, kadang apa yang muncul dipermukaan tidak sesungguhnya terjadi di belakang layar," ungkapnya. (*)

 

Sumber: Tribun Kalteng
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved