Dibutuhkan Banyak Tenaga Fresh Graduate Kemampuan Digital di Lowongan ASN Tahun Ini

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan, kedepannya, pemerintah akan banyak mencari calon ASN yang memiliki talenta digital.

"Beberapa catatan, tentu ke depan kita perlu merekrut ASN-ASN yang mempunyai kemampuan di bidang talenta digital, data scientist, dan juga tentunya ASN-ASN yang siap masuk dalam era digitalisasi," ujar Airlangga ketika memberikan keterangan pers dalam Rapat Koordinasi Pengadaan ASN Tahun 2023, di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Alasannya, pemerintah ingin membawa ASN Indonesia untuk naik level kelas dunia.

"Tentu kita perlu melakukan transformasi baik struktural, kultural, maupun digital. Dengan ASN yang mampu beradopsi dan birokrat yang siap bersaing di kelas dunia, kita sedang mempersiapkan diri masuk menuju Indonesia makmur dan sejahtera di visi 2045," lanjut Airlangga dikutip Kompas.com.

Ditambah lagi, Pemerintah Indonesia telah mendaftarkan diri ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Lantaran pendapatan RI sekarang ini mencapai 4.000 dollar AS per kapita.

"Saya ingatkan kepada seluruh ASN bahwa Indonesia sudah mendaftar menjadi anggota OECD dan ini negara pertama dari Asia Tenggara yang masuk OECD. Negara Asia yang masuk OECD ada dua Korea dan Jepang," ucap Airlangga.

"Tentunya ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengikuti roadmap pendapatan per kapita sekarang yang 4.750 dollar AS bisa sejajar dengan OECD yang income per kapitanya 11.000 dollar AS. Banyak standar yang harus ditingkatkan, tentunya ASN harus siap untuk itu," sambung dia.

Selain itu, mantan Menteri Perindustrian ini menyebutkan, pada tahun ini, formasi calon ASN yang telah ditetapkan sebanyak 570.000 lebih dari proyeksi kebutuhan 1.030.000.

"Ini adalah pengadaan calon ASN tahun 2023 yang direncanakan kebutuhannya seluruhnya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menpan sebanyak 1.030.751 dan telah ditetapkan 572.496, ini adalah formasi pusat maupun di daerah.

Prioritasnya ini di sektor guru dan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi persoalan di THK II. Dengan demikian, ini menjadi solusi dan terobosan," tegasnya. (*)

( Tribunnews.com )