Terendah Prevalensi Stunting, Waket DPRD Kalteng Pelajari Strategi Penanganannya di Bali

“Luasan cakupan itu memberikan jaminan kesehatan kepada hampir semua warga Bali, termasuk kepada ibu hamil, bayi dan anak-anak di mana masa krusial pencegahan stunting adalah saat kehamilan dan 1000 hari pertama kehidupan bayi,’ ungkapnya.

Baca juga: Pemkab Kotim Berhasil Mempertahankan Juara Pertama Penanganan Stunting Terbaik Se-Kalteng

Baca juga: Percepatan Penurunan Stunting di Gumas, Bupati Jaya Samaya Monong Minta Dilakukan Kolaborasi

Dikatakan dia, cakupan JKN yang hampir 100 persen tersebut, tidak lepas dari kontribusi dari Pemerintah Provinsi Bali yang menganggarkan jaminan kesehatan tambahan di APBD nya.

“Jaminan kesehatan itu bersumber dari APBD, ditambah lagi jaminan kesehatan yang ditanggung oleh APBN membuat cakupan JKN Bali menjadi optimal,” ungkapnya.

Bukan hanya itu saja, Faridawaty juga, mengungkapkan, Bali memiliki dasar kebijakan yang bertingkat terkait penanganan stunting, dimulai dari adanya Perda, Pergub, sampai dengan Keputusan Gubernur atau Kepgub.

Kebijakan di tingkat provinsi tersebut kemudian dilanjutkan pula dengan kebijakan dan program di tingkat kabupaten dan kota di Bali.

“ Adanya dasar kebijakan yang jelas dan berjenjang,  upaya penurunan prevalensi stunting melibatkan banyak actor.Ini kemudian mudah diimplementasikan dan dikendalikan,” tutupnya. (*)