Forum Kalimantan Bangkit Langsung Gugat MK Bila Pemilu 2024 Pakai Sistem Proporsional Tertutup

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARMASIN - Reaksi pernyataan mantan Wamenkumham Denny Indrayana tentang bocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penerapan sistem Proporsional Tertutup, tidak hanya di tingkat nasional.

Sejumlah tokoh yang mengatasnamakan Forum Kalimantan Bangkit menegaskan akan langsung menggugat MK bila memang bocoran Denny Indrayana itu terbukti benar.

Senin (29/5/2023) malam, para tokoh Forum Kalimantan Bangkit bertemu di Banjarmasin, Kalsel untuk berdiskusi dan menyampaikan sikap mereka.

Sejumlah tokoh masyarakat, Guru Besar dan akademisi yang tergabung dalam Forum Kalimantan Bangkit menggelar diskusi di Pizza HUT, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Senin (29/5/2023) malam.

Baca juga: Denny Indrayana Dapat Bocoran Proporsional Tertutup, Ini Kata Mahfud, SBY, Cak Imin, Zulhas, Anas

Baca juga: Hasil Survei, Ganjar Menang di Instagram-TikTok, Prabowo Kuasai Facebook, Anies Terkuat di Twitter

Baca juga: Hasil Survei Litbang Kompas: Partai Golkar Terpopuler, PDIP Tertinggi Elektabilitas di Pemilu 2024

Inisiator Forum Kalimantan Bangkit, Subhan Syarief, menegaskan, setiap keputusan yang diambil oleh negara harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan rakyat.

Dan, sistem Proporsional Terbuka yang selama ini diterapkan di Pemilu, dipandang oleh Forum Kalimantan Bangkit sudah tepat.

Ada enam poin sikap Forum Kalimantan Bangkit sebagai respons atas isu yang menyebutkan MK akan memutuskan sistem pemilu Proporsional Tertutup.

Yakni, Forum Kalimantan Bangkit mendorong Sistem Proporsional Terbuka tetap dilaksanakan seperti pemilu sebelumnya.

Forum Kalimantan Bangkit akan menggugat Mahkamah Konstitusi, jika diputuskan Sistem Proporsional Tertutup.

Tak hanya itu, Forum Kalimantan Bangkit akan terus melakukan kajian tentang sistem pemilu di Indonesia ke depan.

Forum Kalimantan Bangkit bersama masyarakat akan mengawal Pemilu 2024 agar berlangsung jujur dan adil (jurdil). 

Mereka juga menyatakan akan menjalin hubungandengan semua stakeholder guna mewujudkan pemilu jurdil.

Dan, terakhir Forum Kalimantan Bangkit akan terus menyosialisasikan asas fundamental pemilu kepada semua kalangan

Inisiator Forum Kalimantan Bangkit, H Martinus juga menilai tidak ada urgensi perubahan sistem pemilu dari Proporsional Terbuka menjadi Proporsional Tertutup.

Menurutnya, saat ini situasi politik sudah cukup kondusif.

Partai politik dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) termasuk masyarakat sudah mempersiapkan diri mengikuti pemilu dengan Proporsional Terbuka.

Ia khawatir jika terjadi perubahan sistem di tengah jalan, bakal terjadi kekacauan politik. 

"Kami ingin kondisi yang kondusif. Kemudian pemilu bisa berjalan sesuai dengan jadwal. Serta masyarakat bisa menyambut pemilu dengan gembira,” katanya.

Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Ichsan Anwary menambahkan dalam perkembangan sidang di MK mengenai sistem pemilu memang ada sejumlah ahli yang menjabarkan tentang kerumitan proporsional terbuka.

Kemudian, juga disampaikan fakta kematian para KPPS saat Pemilu 2019.

Namun, di sisi lain, ia menilai dengan sistem pemilu terbuka memungkinkan masyarakat melihat rekam jejak caleg.

Kalau Poporsional Tertutup, hal itu tidak memungkinkan.

Sementara akademisi Universitas Islam Kalimantan,  M Uhaib, mengatakan, Indonesia sudah 25 tahun menjalani masa transisi dari otoriter ke demokrasi.

Tragsinya isu pemilu menjadi Proporsional Tertutup justru kembali muncul saat ini. 

“Saya menduga ada skenario dari para pemilik modal untuk menguasai negara melalui partai politik,” katanya.

Dalam cuitan di akun Twitter @dennyindrayana, Denny Indrayana mengatakan MK memutuskan Pemilu 2024 menggunakan sistem Proporsional Tertutup, tidak lagi Proporsional Terbuka.

Reaksi pun muncul dari Menkopolhukam Mahfud MD, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Ketua Umum PAN (Partai Amanat Nasional) Zulkifli Hasan atau Zulhas.

"Pagi ini (Minggu) saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," demikian cuitan di akun Twitter @dennyindrayana, Minggu (28/5/2023).

Denny Indrayana mengaku bocoran informasi itu diperoleh dari seseorang yang dapat dipercaya kredibilitasnya.

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif," ujarnya. (*)

(  BanjarmasinPost.co.id )