Koalisasi Ormas Tuntut Program TORA di Palangkaraya, BPN Segera Lakukan Koordinasi Dengan KLHK

“Seluruh Kalimantan Tengah adalah hutan, harusnya provinsi ini tidak ada. Namun berdasarkan regulasi, maka dibentuklah provinsi,” terangnya.

Kami sebagai petugas pelayanan pada bidang pertanahan, harus jalan dan menyebabkan terjadinya sertifikasi seakan-akan di dalam kawasan hutan.

Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu belum adanya regulasi dan menimbulkan permasalahan dan kericuhan yang hanya terjadi di Kalimantan Tengah dan Riau.

“Saya tidak berkapasitas untuk menyalahkan pemimpin terdahulu, mudah-mudahan kedepannya kita mencoba memperbaiki permasalahan ini dan menjadi jauh lebih baik,” tutup Yono Cahyono. (*)