Partai Buruh Kalteng Usulkan Hendri Saragih dan Najwa Shihab pada Pemilu 2024 di Rakernas

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA – Partai Buruh Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), telah mengikuti Rapat Kerja Nasional di Pusat, nama Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Hendri Saragih, diusulkan Calon Presiden, sedangkan Jurnalis Najwa Shihab Wakil Presiden.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Partai Buruh Kalteng, Cecep Muhammad Fajar.

Menurutnya, salah satu yang mendasari munculnya usulan itu adalah menghindari oligarki bercokol.

“Pertama sosok tersebut targetnya pemilih millennial, Hendri Saragih juga presiden petani dunia yang masuk dalam daftar petani berpengaruh di dunia. Untuk menghindari oligarki muncul 2 nama itu,” katanya, Selasa (17/1/2023).

Sementara itu, mengutip Kompas.com, Ganjar pranowo mendapat dukungan 15 provinsi, Anies Baswedan didukung 6 provinsi.

Said Iqbal mendapat dukungan dari 14 provinsi dan Najwa Shihab memperoleh dukungan 3 provinsi dari total 38 provinsi yang mengikuti rakernas.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Parpol Peserta Pemilu di Kalteng Mulai Melakukan Pengumpulan Berkas Bacaleg

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, 30 Anggota PPK Kobar Resmi Dilantik, KPU Minta Bekerja Secara Profesional

Rakernas Partai Buruh juga merekomendasikan 4 nama calon wakil presiden, yakni Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid (didukung 21 provinsi).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD (3 provinsi), Said Iqbal (7), dan Najwa Shihab (3).

Ada pula nama Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Hendri Saragih yang didukung 2 provinsi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didukung 1 provinsi.

Keputusan final mengenai calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh Partai Buruh, akan diputuskan melalui konvensi yang bakal digelar paling lambat Juli 2023 mendatang.

Baca juga: Perjuangan Verfak Partai Garuda Kalteng Jadi Peserta Pemilu 2024, Hanya Barsel Tak Memenuhi Syarat

Baca juga: Belum Umumkan Capres di HUT Ke-50 PDIP, Megawati Sentil Banyak Kader Belum Dekati Rakyat

Untuk calon presiden alternatif, partai buruh akan berjuang mengajukan judical review terhadap UU terkait presidential threshold. Pihaknya berkeyakinan bisa, walaupun penggugat sebelumnya gagal. (*)