Aliansi Mahasiswa BEM Kalsel Gelar Aksi Unjuk Rasa, Suarakan 4 Tuntutan Soal Tambang Liar

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARBARU -Aliansi Mahasiswa BEM Kalsel menggelar aksi unjuk rasa yang menyuarakan 4 tuntutan soal tambang liar yang ada di Pegunungan Meratus HST, Kamis (20/10/2022).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa tersebut terkait adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan secara ilegal.

Kegiatan tersebut merupakan aksi gabungan yang dilakukan para mahasiswa di Kalimantan Selatan digelar di Kantor Gubernur Kalsel.

Dalam pelakanaannya aksi Aliansi Mahasiswa BEM Kalsel  dilakukan secara tertib dengan pengawalan petugas keamanan di depan kantor gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Baca juga: Banjir di Sintang Renggut Satu Korban Jiwa, Sempat Dinyatakan Hilang Tenggelam 3 Hari

Baca juga: Sempat Kabur Diburu Selama Seminggu, Pelaku Curas di Simpur HSS Ditangkap di Tabalong

Baca juga: Santriwati Korban Rudapaksa Singkawang Dikeluarkan, Orang Tua Protes Putusan Ponpes

Baca juga: NEWS VIDEO, TMMD Kotim 2022, Mayjen TNI Purwo Sudaryanto Minta Kegiatan Berkesinambungan

Pada aksi yang digelar selama kurang lebih tiga jam itu, mahasiswa dari beberapa kampus di Kalsel ini menyampaikan empat tuntutan yakni, isu lingkungan terkait tambang liar di pegunungan Meratus HST, longsornya jalan nasional di Satui Barat.

Kedua, terkait kesehatan yakni stunting di Kalsel yang masih tinggi. Permasalahan pendidikan, dan kenaikan harga BBM.

Koordinator unjuk rasa Aliansi Mahasiswa, Yogi Ilmawan meminta Pemprov Kalsel agar bisa menuntaskan empat permasalahan tersebut.

"Kami minta segera tuntaskan," teriaknya.

Dalam tuntutannya, mahasiswa juga meminta kehadiran Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor untuk menemui mahasiswa.

"Mewakili mahasiswa dan rakyat Banua merasa kecewa lantaran Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor tidak bisa menemui, padahal kami sudah bersurat beberapa hari ke belakang," sebutnya.

Ia mengatakan akan kembali melakukan unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.

Kali itu mahasiswa ditemui oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana dan Kepala Dinas Kesehatan, dr Diauddin.

Nurul Fajar mengatakan, isu yang disampaikan para mahasiswa telah diinventarisir sejak tiga tahun ke belakang. Seperti misalnya isu lingkungan hidup.

"Kami sudah melakukan sejumlah upaya. Penertiban tambang yang bermasalah," ujar Fajar.

Sebelumnya kata dia, izin tambang itu ada di pemerintah pusat, lalu berpindah ke kabupaten/kota. Kemudian pada 2017 bergeser lagi ke pemprov.