Berita Palangkaraya

Kekerasan Seksual di Palangkaraya, Korban Anak di Bawah Umur Wajib Didampingi Hingga Persidangan

Kasus Kekerasan Seksual di Palangkaraya semakin marak, korban anak di bawah umur kerap jadi korban orang terdekat sehingga wajib diberi pendampingan.

Penulis: Pangkan B | Editor: Fathurahman
Istimewa
Salah satu Pekerja Sosial Dinas Sosial Kalimantan Tengah,bernama Ayub. Dia mengungkapkan, kasus kekerasan seksual di Palangkaraya semakin marak. Bahkan, anak di bawah umur kerap jadi korban orang terdekat dalam kasus asusila tersebut sehingga wajib diberi pendampingan. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Kasus Kekerasan Seksual di Palangkaraya semakin marak, korban anak di bawah umur kerap jadi korban orang terdekat.

Sehingga wajib diberi pendampingan oleh petugas dalam penanganan hukum hingga sampai di persidangan.

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur khususnya di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah,  akhir-akhir ini tampak semakin sering terjadi.

Dampak buruk akibat hal tersebut, terganggunya psikis anak dan takut untuk bertemu orang banyak.

Bagaimana tidak, kekerasan seksual pada anak kebanyakan dilakukan oleh orang terdekatnya, sehingga mengganggu mental si anak.

Baca juga: Prostitusi Anak Bawah Umur Palangkaraya Diungkap, 14 Remaja Beserta Alat Nyabu Diamankan Petugas

Baca juga: Buka Praktek Prostitusi di Eks Lokalisasi Sampit, Mucikari & Pekerja Seks Anak bawah Umur Diamankan

Baca juga: Paparan Pornografi Rentan Timbulkan Pelaku dan Korban Kejahatan Asusila Terhadap Anak

Salah satu Pekerja Sosial bernama Ayub mengatakan, petugas pekerja sosial dari Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Tengah, wajib mendampingi korban kekerasan seksual.

“Terkait anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh para tersangka, wajib didampingi oleh pekerja sosial,” terangnya, Minggu (18/9/2022).

Ia menambahkan Dinsos Kalteng dan Dinas Pemberdayaan Perempuan ,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) harus bekerjasama.

“Kalau DP3APPKB bertugas memberikan pendampingan pada psikis melalui psikolog, sedangkan Dinsos membuat laporan sosial dari tahap awal hingga akhir,” jelas Ayub.

Bahkan hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved