Kotim Habaring Hurung
Temui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Bupati H Halikinnor Sampaikan Keluhan Petani Sawit
Bupati Kotim H Halikinnor, menemui Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan bicarakan nasib petani sawit.
lihat foto
TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT- Pelaksanaan kegiatan pertemuan koordinasi Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit Indonesia (APKASI) dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan turut dihadiri Bupati Kotim H Halikinnor dan pengurus lainnya.
Pelaksaan kegiatan tersebut pada, Kamis (7/7/2022) merupakan pertemuan pengurus APKASI dengan Menko Marves dalam rangka koordinasi penyempurnaan data audit tata kelola sawit nasional di Putri Agung Grand Hotel Sahid Jaya Sudirman, Jakarta.
Kegiatan tesebut juga dimanfaatkan Bupati H Halikinnor untuk menyampaikan keluhan masyarakat terutama Petani Sawit Kotim yang dalam beberapa minggu ini mengeluhkan anjloknya harga penjualan buah kelapa sawit atau tandan buah segar kelapa sawit.
Saat ditemui, disela-sela melepa peserta Pawai Takbiran keliling Sampit, Sabtu (9/7/2022) malam, Bupati H Halikinnor mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Menko Marves terebut di Jakarta.
Baca juga: Bupati H Halikinnor Lepas Pawai Takbiran Keliling Sampit, Warga Kotim Diimbau Suntik Booster
Baca juga: Hewan Kurban Sehat dari PMK Diberi Tanda Peneng, Dua Kecamatan Kotim Jadi Perhatian Distan
Baca juga: Pabrik Pengolahan Sampah Kotim, Kawasan TPA Sampit Bakal Disulap Jadi Tempat Wisata
"Kami bertemu dan menyampaikan keluhan petani sawit karena usai adanya larangan ekspor minyak sawit (CPO) ke luar negeri harga jual TBS oleh petani sawit anjlok hingga di bawah Rp 1000 perkilogram,"ujarnya.
Dikatakan dia , hal tersebut juga disampaikan para pengurus APKASI dari daerah lainnya saat melakukan rapat koordinasi bersama Menko Marves di Jakarta.
"Kami meminta kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk membantu menstabilkan harga jual TBS yang anjlok yang dijual oleh petani sawit kepada perusahaan besar swasta (PBS) kebun Kelapa Sawit agar harganya bisa kembali naik," ungkapnya.
Harga jual TBS perkilogramnya dari masyarakat ke perusahaan atau PBS anjlok sehingga perlunya bantuan pusat untuk menstabilkan harga jual.
"Karena harga anjlok setelah Presiden melarang ekspor CPO yang lalu, sampai saat ini harga anjlok. Kami meminta agar pusat membantu memecahkan masalah tersebut," ungkapnya.
Sementara itu,dia mengungkapkan, selain masalah tersebut, soal dana bagi hasil yang diusulkan ke pusat juga direspon dengan baik saat dibicarakan langusung ke pusat.
"Usulan itu sudah disetujui oleh pusat, hanya saat ini Menkau menghitung saol prosentasnya saja. Tinggal pelaksanaanya saja nanti yang akan diatur," ujarnya.
Soal Dana Bagi Hasil Sawit untuk daerah penghasil nantinya di janjikan Bulan Januari tahun depan sudah dilaksanakan.
"Ini kabar baik bagi Kotim, karena dana untuk pembangunan Kotim makin banyak, sehingga harapannya akan semakin baik untuk peningkatan perekonomian Kotim kedepannya," ujarnya. (*)
