Usai 12 Jam Diperiksa KPK, Eks Bupati Tanahbumbu Kalsel, Mardani H Maming Sebut Nama Haji Isam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kalimat singkat tetapi mengandung tanda tanya dilontarkan mantan Bupati Tanahbumbu, Kalsel (Kalimantan Selatan) Mardani H Maming usai menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mardani H Maming yang kini menjabat Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) ini menyebut nama pengusaha, Haji Isam.

Haji Isam adalah seorang pengusaha besar pemilik Jhonlin Group yang juga berasal dari Tanahbumbu. 

Informas yang beredar menyebutkan, Mardani H Maming yang juga menjabat Bendahara Umum  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani komisi antirasuah tersebut.

Baca juga: Baru 10 Hari Lengser, Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Dijemput KPK Pakai Bus Brimob

Baca juga: 2 Tahun Harun Masiku Kabur, Ketua KPK Kembali Umbar Janji: Tunggu Waktu, Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

Baca juga: Ketahuan Pura-pura Sakit, Wali Kota Ambon Ditahan KPK, 1 Tersangka Suap 20 Minimarket Alfamidi Buron

Keluar dari kantor KPK pada Kamis (2/6/2022) malam sekira pukul 22.30 WIB, Mardani H Maming sempat menjawab pertanyaan pers meski hanya sebentar.

Dia mengatakan ada pertanyaan yang diajukan penyelidik KPK dalam pemeriksaan sekira 12 jam itu adalah permasalahannya dengan pengusaha Jhonlin Group, Syamsuddin Andi Arsyad alias Haji Isam.

"Saya hadir di sini sebagai pemeriksaan pemberi informasi penyelidikan, tapi intinya, saya hadir di sini terkait permasalahan saya dengan Haji Syamsuddin atau Haji Isam pemilik Jhonlin Group," ucap Mardani H Maming.

Usai mengatakan hal tersebut, politisi PDI Perjuangan itu enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait materi pemeriksaan yang ditanyakan tim penyelidik.

Mardani H Maming memilih langsung berjalan menuju mobilnya untuk meninggalkan gedung KPK.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya tengah membuka penyelidikan suatu kasus.

Pihak yang diperiksa untuk membuka penyelidikan ini ialah Mardani H Maming

"Informasi yang kami peroleh benar ada permintaan keterangan dan klarifikasi yang bersangkutan oleh tim penyelidik," kata Ali Fikri

Namun, Ali belum bisa menyampaikan lebih jauh terkait materi pemeriksaan yang diklarifikasi tim penyelidik kepada Mardani H Maming.

Pasalnya, lanjut Ali Fikri, kerahasiaan di tingkat penyelidikan berbeda dengan penyidikan.

KPK berjanji bakal terbuka jika kasus yang ditengarai menyeret Mardani H Maming sudah bisa dibeberkan ke publik.

"Kami saat ini tidak bisa sampaikan materinya mengingat masih kegiatan penyelidikan," katanya.

Selama beberapa waktu terakhir, nama Mardani disebut dalam kasus suap yang menjerat mantan Kepala Dinas Pertambangan Tanah Bumbu, Dwidjono Putrohadi Sutopo. 

Jaksa menyebut Dwidjono menerima suap Rp 27 miliar untuk izin usaha pertambangan (IUP).

Pengacara Mardani, Irfan Idham, menegaskan kliennya tidak menerima dana dari kasus yang menjerat Dwidjono.

Sebelumnya Mardani telah menyampaikan keterangan sekaitan dengan peralihan IUP PT BKPL ke PT PCN di mana menurut Mardani peralihan tersebut telah sesuai aturan karena telah diparaf dan dikeluarkan rekomendasi oleh kepala dinas ESDM.

Sebagai Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming memang pernah meneken berbagai perizinan.

Hal itu sesuai kewenangannya sebagai kepala daerah. 

Namun, Irfan memastikan kliennya telah mengikuti prosedur.

Setiap kali ada surat yang harus ditandatangani dipastikan sudah diperiksa para pejabat teknis, termasuk kepala dinas.

“Klien kami datang untuk memenuhi undangan klarifikasi atau keterangan dalam hal penyelidikan” katanya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mardani Maming Mengaku Diperiksa KPK terkait Permasalahannya dengan Haji Isam,