Temuan KPK: Belum Dibangun, Sudah Ada Bagi-bagi Kaveling Tanah di Lokasi IKN Nusantara

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Temuan mengejukan diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, terkait kondisi terkini di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

KPK mendapatkan informasi terkait dugaan adanya pembagian kaveling tanah di lokasi calon IKN baru pengganti Jakarta tersebut.

Temuan tersebut menurut Alexander Marwata, diperoleh KPK dari laporan informan yang masuk ke lembaga antirasuah itu. 

Namun, Alexander Marwata tidak mengungkapkan secara detil sosok atau lembaga yang menjadi informan KPK yang memberikan laporan dugaan adanya pembagian kaveling tanah di lokasi IKN Nusantara.

Baca juga: Dukung IKN Nusantara, Jenderal Dudung Akan Tertibkan WA Group TNI AD Usai Disentil Presiden Jokowi

Baca juga: Komentar Candaan Netizen Soal Gempa Paser Magnitudo 4,5 di Dekat IKN Nusantara

Baca juga: Dukung IKN Nusantara, Ormas Dayak se-Kalimantan Bikin Petisi: Libatkan Masyarakat Adat

Alexander Marwata mengungkapkan temuan tersebut dalam Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid. 

Ikut dalam rakor tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kaveling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” kata Alexander Marwata, Kamis (10/3/2022).

Selain itu, dia juga menyoroti soal perkara korupsi yang menjerat cukup banyak kepala daerah di Indonesia. 

Dia mengingatkan pesan mantan Wakil Presiden Bung Hatta yang menekankan jangan sampai korupsi menjadi budaya. 

Dia merasa heran mengingat setelah belasan tahun KPK berdiri serta berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang telah dilaksanakan, tidak membuat kapok oknum lainnya untuk melakukan korupsi.

“Ini menjadi keprihatinan kami. Kenapa terus berulang?” tanya Alex.

Ke depannya, Alex berharap koordinasi pencegahan korupsi akan semakin baik. 

Dia menekankan supaya seluruh kegiatan bisnis di Kaltim dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. 

“Pajaknya dibayarkan, dampak lingkungan minim, perusahaan bertanggung jawab secara sosial,” ujar Alex.

“Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. Ibu Kota Negara atau IKN juga menjadi prioritas kami,” imbuhnya.