Breaking News:

Anda Karyawan Swasta yang Ingin Dapat Bantuan Gaji Rp 1 Juta dari Pemerintah? Ini Syarat-syaratnya

Anda karyawan swasta ingin mendapat bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji Rp 1 juta dari pemerintah? Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi

Editor: Dwi Sudarlan
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi uang, Anda Karyawan swasta ingin mendapatkan bantuan subsidi upah atau subsidi gaji Rp 1 juta dari pemerintah? Ini syarat-syaratnya 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Anda karyawan swasta ingin mendapat bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji Rp 1 juta dari pemerintah? Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi. 

Sempat terhenti, subsidi gaji atau bantuan subsidi upah untuk karyawan swasta kembali digulirkan pemerintah, namun dengan syarat-syarat yang berbeda.

Syarat utama bagi karyawan swasta untuk bisa mendapatkan bantuan subsidi upah atau subsidi gaji adalah maksimal dari perusahaannya tempat bekerja sebesar Rp 3,5 juta per bulan.

Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah, mengatakan kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu pekerja yang dirumahkan. 

"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19," kata Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas, Rabu (21/7).

Baca juga: BLT Gaji Karyawan Swasta Bakal Diberikan Lagi Tahun Ini, Berikut Bocoran Detailnya

Baca juga: Polemik Rangkap Jabatan, Rektor UI Ari Kuncoro Akhirnya Lepas Jabatan Wakil Komisaris Utama BRI

Baca juga: Kota Palangkaraya Siapkan Perda Protokol Kesehatan, Pelanggar Prokes Dikenakan Sanksi Tipiring

Dengan adanya BSU ini, Menaker Ida Fauziyah berharap beban perusahaan dapat berkurang, sehingga pengusaha dan pekerja/buruh dapat terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi bersama di tengah pandemi. 

"Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan," kata Menaker Ida.

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8 Triliun. 

"Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," terang Menaker Ida. 

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.

Halaman
12
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved