Breaking News:

Berita Kalteng

Kota Palangkaraya Siapkan Perda Protokol Kesehatan, Pelanggar Prokes Dikenakan Sanksi Tipiring

DPRD Palangkaraya berencana akan menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang tindak pidana ringan (tipiring) bagi pelanggar protokol kesehatan.

Penulis: Fathurahman | Editor: Syaiful Akhyar
tribunkalteng.com/Fathurahman
Forkopimpda Kota Palangkaraya akan menggodok perda tindak pidana ringan pelanggar Protokol Kesehatan. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - DPRD Palangkaraya berencana akan menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang tindak pidana ringan (tipiring) bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes).

Ketua DPRD Palangkaraya, Sigit K Yunianto mengatakan, diperlukan aturan kuat untuk mengenakan tindak pidana ringan kepada swarga yang melanggar Protokol Kesehatan.

Perwali yang sudah diterapkan selama ini dipandang belum kuat untuk mengenakan tindak pidana ringan sehingga harus diperkuat dengan sebuah perda.

"Perda perlu dibuat untuk penanganan covid-19 dan pengenaan sanksi tipiring bagi warga yang tak taat protokol kesehatan,"ucap Ketua DPRD Palangkaraya, Sigit K Yunianto.

Baca juga: Benarkah Bawang Putih di Hidung Keluarkan Lendir Covid-19 di Paru-paru? Begini Penjelasan Para Ahli

Baca juga: Ini yang Dilakukan Dishub Kapuas untuk Mendukung PPKM, Ada 2 Kegiatan Penjagaan

Baca juga: Kecelakaan di Kotim, Ditabrak Truk Tangki CPO, Pengendara Motor Ini Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan

Ketika proses perda dan kemudian diberlakukan, diakui mungkin saja ada muncul pro dan kontra. Hal ini dinilai wajar dalam proses demokrasi.

"Tapi pada prinsipnya kami mengajak semuanya untuk sama-sama mentaati Protokol Kesehatan demi menekan penyebaran Covid-19," ujarnya. 

Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, saat ini masih menduduki posisi paling tinggi dalam penyebaran Covid-19, termasuk juga kasus pasien meninggal dunia jika dibandingkan dengan 13 kabupaten di Kalteng.

Sebab itu, pengetatan aturan protokol kesehatan makin digencarkan di Kota Cantik terutama pelaksanaan operasi yustisi yang digelar siang dan malam hari.

Perwali Palangkaraya penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah dilaksanakan namun belum mampu menekan kasus positif Covid-19.

Perda yang memuat sanksi tipiraing bagi pelanggar protokol kesehatan dinilai perlu untuk dibuat daerah sehingga diharapkan masyarakat lebih taat protokol kesehatan.

(tribunkalteng.com/faturahman)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved