Penurunan Dana Transfer 2026, Strategi Pemko Palangka Raya BLUD Layanan Kesehatan Tetap Optimal

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD), dari pemerintah pusat untuk Kota Palangka Raya turun drastis pada tahun anggaran 2026, mencapai sekitar Rp 253 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. 

Penurunan ini diperkirakan akan berdampak pada kemampuan pemerintah kota membiayai honor tenaga kesehatan serta operasional puskesmas dan RSUD.

PJ Sekda Palangkaraya, Arbert Tombak, menuturkan, meski TKD berkurang, sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diharapkan menjadi solusi untuk menjaga kualitas layanan.

“Penurunan TKD tentu memengaruhi layanan, terutama honor tenaga kesehatan. Namun, melalui BLUD, puskesmas dan RSUD bisa memaksimalkan penerimaan non-APBD agar layanan tetap optimal,” ujar Arbert, Usai membuka Sosialisasi Evaluasi Kinerja BLUD RSUD dan UPT puskesmas, Kamis (23/10/2025).

Menurut Arbert, BLUD memberi fleksibilitas bagi setiap unit layanan untuk menyesuaikan anggaran sesuai kebutuhan. 

“Kalau ingin buka layanan 24 jam, bisa dilakukan karena pasti ada biaya layanan dari masyarakat sesuai ketentuan,” tambahnya.

Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kota Palangka Raya, Vallery Budianto, menekankan evaluasi kinerja BLUD juga menilai keuangan, standar prosedur layanan, inovasi, dan kepuasan masyarakat. 

Hasil evaluasi menjadi dasar strategi agar BLUD lebih mandiri dan adaptif menghadapi penurunan TKD.

“BLUD memberi kesempatan puskesmas memanfaatkan dana dari layanan untuk memperluas layanan, termasuk kasus darurat. Ini penting agar masyarakat tetap mendapat pelayanan meski ada penurunan anggaran dari pusat,” kata Vallery.

Evaluasi BLUD juga mendorong setiap unit layanan menampilkan inovasi, efisiensi, dan tata kelola keuangan yang lebih baik. 

Langkah ini sejalan dengan upaya Pemkot memastikan layanan kesehatan tetap berkualitas dan terjangkau.

Kegiatan sosialisasi pedoman evaluasi kinerja BLUD digelar Kamis (23/10/2025) di Best Western Batang Garing Hotel.

Melalui evaluasi dan penguatan BLUD, Pemkot Palangka Raya berharap layanan kesehatan dapat berjalan optimal meski menghadapi penurunan TKD 2026. 

Fleksibilitas  BLUD diharapkan menjadi solusi agar puskesmas dan RSUD tetap mampu menambah layanan, mendatangkan tenaga spesialis, dan menyesuaikan jam operasional sesuai kebutuhan masyarakat.

“BLUD bukan sekadar pengelolaan anggaran, tapi juga strategi agar layanan kesehatan tetap maksimal, efisien, dan adaptif menghadapi tantangan tahun depan,” tutup Arbert.