Dorong Optimalisasi PAD Pertambangan, Perusahaan Wajib Patuhi Pakta Integritas

Selain itu, pengelolaan limbah medis dan B3 juga harus dilakukan melalui UPT Limbah Medis Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah.

Agustiar Sabran turut menekankan, agar perusahaan ikut mendukung digitalisasi sistem pajak daerah, termasuk dalam hal pembayaran daring dan pelaporan elektronik.

Selain itu, perusahaan diminta berkontribusi pada pembangunan infrastruktur publik, seperti perbaikan jalan dan penyediaan fasilitas umum yang juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Dalam bidang ketenagakerjaan, perusahaan diimbau mengutamakan rekrutmen tenaga kerja lokal secara adil dan proporsional sesuai kebutuhan.

Sementara dalam bidang sosial, perusahaan harus menyusun dan melaksanakan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) serta program Tanggung Jawab Sosial (CSR) secara berkelanjutan dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Ia berharap langkah bersama ini dapat memperkuat tata kelola pertambangan yang transparan, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan PAD, serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

“Pengingkaran terhadap isi Pakta Integritas ini adalah tanggung jawab moral masing-masing dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sanksi administrasi, denda, hingga pencabutan izin,” tutup Agustiar Sabran.

(Tribunkalteng.com)