Kementerian Hukum Kalteng Bakal Resmikan Desa Posbakum Seluruh Wilayah, Terbentuk 100 Persen

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Pos Bantuan Hukum di Kalimantan Tengah, telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan. Kanwil Kementerian Hukum Kalteng berencana meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) tersebut dalam waktu dekat. 

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalteng, Hajrianor saat menghadiri kegiatan Koordinasi Peresmian Posbakum bersama Biro Hukum Sekda Kalteng, Rabu (8/10/2025). 

Hajrianor menyampaikan, Posbakum telah terbentuk 100 persen di kelurahan/desa se-Kalteng. 

Hajrianor menegaskan, dukungan dan kesiapan pemerintah daerah penting untuk menyukseskan agenda tersebut. 

“Kami berharap kerja sama dan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah agar peresmian Posbankum oleh Menteri Hukum dapat berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya. 

Selain itu, Hajrianor juga menyampaikan, pihak berencana melaksanakan pelatihan paralegal yang akan digelar pada minggu kedua Oktober secara hybrid. 

Pelatihan ini, lanjutnya, bakal melibatkan 10.237 paralegal se-Kalteng. Pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum secara cepat dan efektif. 

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Kalteng, Amir Hamzah menyampaikan, Pemerintah Daerah siap mendukung seluruh persiapan hingga pelaksanaan peresmian Posbakum serta kegiatan pelatihan paralegal. 

Baca juga: Kemenkumham Kalteng Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis Beras Talun Koyem pada Pemda Barito Utara

Baca juga: Kalteng Peringkat 4 Nasional, Tuntaskan Pembentukan 1.571 Posbakum untuk Akses Keadilan Merata

Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Daerah guna memastikan layanan bantuan hukum semakin merata dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah Kalteng. 

Adapun kegiaran ini juga dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah, Penyuluh Hukum Ahli Madya, serta Analis Hukum Ahli Muda.