Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, menegaskan bahwa hasil temuan akan diajukan ke Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses hukum pemakzulan.

Aksi Lanjutan Masyarakat, demo lanjutan dijadwalkan pada 19 September 2025 di depan kantor DPRD.

Baca juga: Mawar Merah untuk Pansus Hak Angket DPRD Pati, Simbol Dukungan dan Sambutan Hangat dari Warga

Tuntutan utama:

Memecat Sudewo sebagai kader Partai Gerindra

Menolak intervensi partai dalam pergantian Ketua Pansus

Mengawal proses pemakzulan agar transparan dan tidak terintervensi

Demo Ojol di DPR Sepi

Aksi demonstrasi yang digelar para pengemudi ojek online (ojol) di depan Gedung DPR RI, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (17/9/2025) berlangsung sepi. 

Hanya puluhan massa berjaket ojol yang hadir dalam aksi lanjutan tersebut.

Sebagian besar pengemudi ojol menyatakan enggan ikut aksi lantaran tetap bekerja.

Mereka memilih tetap 'on bid' untuk menafkahi keluarga. 

Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ojol Jakarta Utara, Mansyur, memastikan pihaknya bersama ribuan anggotanya tidak ikut aksi.

Ia menegaskan bahwa komunitasnya lebih memilih fokus bekerja ketimbang turun ke jalan.

“Tidak. Lebih baik tetap fokus on bid untuk keluarga,” ujar Mansyur saat diwawancarai, Kamis (18/9/2025).

Mansyur juga menampik anggapan bahwa Korwil Jakarta Utara terafiliasi dengan Garda, organisasi ojol yang menginisiasi aksi. Ia menegaskan tak pernah ada komunikasi maupun konsolidasi dengan pihak Garda.

“Nggak ada, nggak ada sangkut pautnya. Mereka nggak pernah ajak konsolidasi. Paling hanya sebatas orang-orang yang masang flyer-flyer itu,” katanya.

Bahkan, Mansyur meragukan legitimasi pimpinan Garda, Igun, yang disebut-sebut tidak terdaftar sebagai pengemudi ojol.

“Kalau saya sendiri meragukan dia itu ojol. Yang diperjuangkan itu apa? Selama ini begini-begini saja ojol,” tegasnya.

Dalam aksinya, Garda mengklaim DPR telah menyetujui tuntutan penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen.

Namun, langkah ini justru ditolak oleh sebagian komunitas, termasuk Korwil Jakarta Utara.

Menurut Mansyur, potongan 20 persen yang berlaku saat ini masih relevan karena sebagian besar kembali kepada driver dalam bentuk manfaat, seperti asuransi kecelakaan, perawatan kendaraan, dan program bantuan lainnya.

“Kalau dipotong 10 persen, justru benefit-benefit itu hilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semua pasti nggak ada. Jadi yang dirugikan justru kita sendiri,” jelasnya.

Ia juga menilai penurunan komisi tidak otomatis meningkatkan pendapatan driver. Sebaliknya, hal itu berpotensi mengurangi promo, orderan, hingga perlindungan bagi mitra.

Mansyur menilai langkah DPR mengakomodasi tuntutan segelintir kelompok tanpa melibatkan mayoritas driver tidak tepat.

Ia mendorong agar ada forum diskusi terbuka (FGD) yang menghadirkan perwakilan komunitas ojol yang benar-benar aktif bekerja di lapangan.

"Kalau dari kita, pemerintah harus turun. Maksudnya apa sih sebenarnya teriakan segelintir orang itu? Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama,” ujarnya.

Seperti diketahui unjuk rasa ojek online (Ojol) di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat sepi peminat pada Rabu (17/9/2025). 

Puluhan pengemudi ojek online itu tiba di depan Gedung DPR RI pada Rabu siang di saat Jakarta diguyur hujan deras. 

Berdasarkan pantauan Wartakotalive.com di lokasi, mereka tiba di depan Gedung DPR/MPR sekitar pukul 13.25 WIB.

Terlihat hanya ada satu mobil komando dalam unjuk rasa Ojol tersebut. 

Hingga pukul 15.30 WIB massa dari puluhan Ojol masih melakukan orasi di depan Gedung DPR.

Sepinya unjuk rasa Ojol bisa dilihat dari kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR RI.

Walau ada aksi unjuk rasa, lalu lintas kendaraan masih terlihat lancar.

Sebab, pihak kepolisian tak menutup jalan di depan Gedung DPR tersebut dan massa tidak membludak menutup akses lalu lintas.

Diketahui, massa dari ojek online ini mempunyai tujuh tuntutan utama dalam aksi tersebut, yaitu:

1. RUU Transportasi Online masuk dalam Prolegnas 2025–2026

2. Potongan aplikator 10 persen harga mati

3. Regulasi tarif pengantaran barang dan makanan

4. Audit investigatif terhadap potongan 5 persen oleh aplikator

5. Penghapusan sistem Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar

6. Pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi

7. Pengusutan tragedi 28 Agustus 2025 oleh Kapolri

(Tribunkalteng.com/Tribunnews)