TRIBUNKALTENG.COM - Berikut jadwal terbaru dan lokasi demo hari ini, apakah Demo Jakarta ada? agenda Demo Pati siang berlangsung.

Demo besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah Jumat (19/9/2025) hari ini.

Sejauh ini belum ada informasi resmi terkait adanya demonstrasi di Jakarta pada Jumat, 19 September 2025. 

Baca juga: Jadwal Lokasi Demo Hari Jumat 19 September 2025, cek Pati dan Jakarta

Terakhir untuk wilayah Jakarta, demonstrasi terbaru yang digelar adalah unjuk rasa para pengendara ojol pada Rabu, 17 September 2025.

Khusus Demo Pati digawangi oleh Masyarakat Pati Bersatu.

Massa bakal menduduki Gedung DPRD Pati sebagai bentuk dukungan pada Pansus Hak Angket DPRD Pati menuju pemakzulan Bupati Pati Sudewo.

Lokasinya, Gedung DPRD Pati berlokasi di Jl DR Wahidin No.2A, Kaborongan, Pati Lor. Titik kumpul awal, di alun-alun Pati lalu massa bergerak setelah salat Jumat sekitar pukul 13.00 WIB.

Masyarakat Pati Bersatu tetap bertekad bulat untuk melengserkan Bupati Pati Sudewo.

Surat pemberitahuan mengenai rencana aksi telah disampaikan ke Polresta Pati.

Penanggungjawab Aksi, Suharno menjelaskan ada kurang-lebih 500 orang yang akan mengikuti aksi tersebut. 

Nantinya akan ada orasi, penggunaan alat peraga dan pengeras suara, serta audiensi dengan Pansus.

“Intinya aksi damai ini untuk menguatkan Pansus Hak Angket supaya tidak ada penggembosan, tidak ada yang masuk angin,” tandas dia. 

Awalnya Demo Bakal Digelar di Kantor DPC Partai Gerindra dan PDIP Pati

Setelah menimbang ulang rencana aksi unjuk rasa 19 September 2025, warga yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu memutuskan bakal tetap melakukan demo tersebut.

Hanya saja, dilakukan pergeseran lokasi demonstrasi. Sebelumnya, unjuk rasa direncanakan di Kantor DPC Partai Gerindra dan PDIP Pati.

Surat pemberitahuan mengenai perubahan rencana aksi tersebut telah mereka sampaikan ke Polresta Pati, Selasa sore (16/9/2025).

“Kami ubah lokasinya jadi di depan Gedung DPRD Pati. Pertimbangannya, daripada  kami ngoyoworo di berbagai tempat, fokus di satu titik saja, toh nanti sama saja konteksnya, ketemu di situ. Sekaligus kami mengawal Pansus Hak Angket,” ujar Penanggungjawab Aksi, Suharno.

Aksi ini merupakan reaksi atas berembusnya dugaan penggembosan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo di DPRD Pati oleh elite partai Gerindra dan PDIP.

Polisi Lakukan Pengamanan Berlapis Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati

Polresta Pati menerjunkan ratusan personel untuk mengamankan jalannya Rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati yang membahas kebijakan Bupati Pati. 

Rapat berlangsung pada Rabu (17/9/2025) mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pati.

Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menyampaikan bahwa pihaknya mengedepankan pola pengamanan humanis namun tegas. 

“Kami memastikan pengamanan dilakukan secara profesional agar rapat Pansus berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Jaka menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam menjaga stabilitas. 

“Ratusan personel sudah kami siapkan, baik yang berseragam maupun tidak, untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Kami juga berkoordinasi dengan TNI, Satpol PP, dan instansi terkait,” tambah dia.

Selain itu, pihaknya menekankan agar tidak ada pihak yang terpancing provokasi. 

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah percaya dengan isu-isu yang menyesatkan. Mari bersama menjaga kondusivitas Pati,” ajak Jaka.

Ia juga menekankan bahwa langkah pengamanan ini bukan semata demi jalannya rapat, melainkan demi menjaga kepercayaan publik.
 
“Keamanan jalannya rapat Pansus ini sangat penting, karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kami tidak boleh lengah,” tegas dia.

Kapolresta menambahkan bahwa pola pengamanan disusun secara berlapis. 

“Ada ring dalam, ring tengah, dan ring luar. Personel ditempatkan secara strategis, mulai dari pintu masuk DPRD hingga area sekitar kantor,” jelas dia.

Dia mengajak masyarakat untuk mendukung tugas kepolisian. 

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai pembelajaran berdemokrasi yang sehat. Polresta Pati akan terus mengawal setiap proses agar berjalan aman dan damai,” tandas dia.

Seputar Proses Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
Berikut perkembangan terbaru terkait proses pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, yang sedang menjadi sorotan publik:

Latar Belakang Pemakzulan

Pemicu utama: Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen memicu kemarahan warga.

Aksi massa: Lebih dari 50.000 warga turun ke jalan pada 13 Agustus 2025 menuntut Sudewo mundur.

Tindak lanjut DPRD: DPRD Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Sudewo.

Fokus Pansus Hak Angket

Pansus DPRD Pati tengah menyelidiki 12 poin kebijakan kontroversial, di antaranya:

Pengangkatan pejabat RSUD dan mutasi jabatan yang diduga nepotisme

Proyek infrastruktur dan pengadaan barang-jasa

Dugaan pelanggaran sumpah jabatan dan sikap arogan terhadap masyarakat

Penunjukan Plt Ketua Baznas tanpa seleksi resmi

Langkah DPRD dan Pansus

Pansus telah melakukan rapat intensif dan berencana konsultasi ke Kemendagri dan BKN untuk mengonfirmasi keabsahan kebijakan Sudewo.

Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, menegaskan bahwa hasil temuan akan diajukan ke Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses hukum pemakzulan.

Aksi Lanjutan Masyarakat, demo lanjutan dijadwalkan pada 19 September 2025 di depan kantor DPRD.

Baca juga: Mawar Merah untuk Pansus Hak Angket DPRD Pati, Simbol Dukungan dan Sambutan Hangat dari Warga

Tuntutan utama:

Memecat Sudewo sebagai kader Partai Gerindra

Menolak intervensi partai dalam pergantian Ketua Pansus

Mengawal proses pemakzulan agar transparan dan tidak terintervensi

Demo Ojol di DPR Sepi

Aksi demonstrasi yang digelar para pengemudi ojek online (ojol) di depan Gedung DPR RI, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (17/9/2025) berlangsung sepi. 

Hanya puluhan massa berjaket ojol yang hadir dalam aksi lanjutan tersebut.

Sebagian besar pengemudi ojol menyatakan enggan ikut aksi lantaran tetap bekerja.

Mereka memilih tetap 'on bid' untuk menafkahi keluarga. 

Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ojol Jakarta Utara, Mansyur, memastikan pihaknya bersama ribuan anggotanya tidak ikut aksi.

Ia menegaskan bahwa komunitasnya lebih memilih fokus bekerja ketimbang turun ke jalan.

“Tidak. Lebih baik tetap fokus on bid untuk keluarga,” ujar Mansyur saat diwawancarai, Kamis (18/9/2025).

Mansyur juga menampik anggapan bahwa Korwil Jakarta Utara terafiliasi dengan Garda, organisasi ojol yang menginisiasi aksi. Ia menegaskan tak pernah ada komunikasi maupun konsolidasi dengan pihak Garda.

“Nggak ada, nggak ada sangkut pautnya. Mereka nggak pernah ajak konsolidasi. Paling hanya sebatas orang-orang yang masang flyer-flyer itu,” katanya.

Bahkan, Mansyur meragukan legitimasi pimpinan Garda, Igun, yang disebut-sebut tidak terdaftar sebagai pengemudi ojol.

“Kalau saya sendiri meragukan dia itu ojol. Yang diperjuangkan itu apa? Selama ini begini-begini saja ojol,” tegasnya.

Dalam aksinya, Garda mengklaim DPR telah menyetujui tuntutan penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen.

Namun, langkah ini justru ditolak oleh sebagian komunitas, termasuk Korwil Jakarta Utara.

Menurut Mansyur, potongan 20 persen yang berlaku saat ini masih relevan karena sebagian besar kembali kepada driver dalam bentuk manfaat, seperti asuransi kecelakaan, perawatan kendaraan, dan program bantuan lainnya.

“Kalau dipotong 10 persen, justru benefit-benefit itu hilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semua pasti nggak ada. Jadi yang dirugikan justru kita sendiri,” jelasnya.

Ia juga menilai penurunan komisi tidak otomatis meningkatkan pendapatan driver. Sebaliknya, hal itu berpotensi mengurangi promo, orderan, hingga perlindungan bagi mitra.

Mansyur menilai langkah DPR mengakomodasi tuntutan segelintir kelompok tanpa melibatkan mayoritas driver tidak tepat.

Ia mendorong agar ada forum diskusi terbuka (FGD) yang menghadirkan perwakilan komunitas ojol yang benar-benar aktif bekerja di lapangan.

"Kalau dari kita, pemerintah harus turun. Maksudnya apa sih sebenarnya teriakan segelintir orang itu? Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama,” ujarnya.

Seperti diketahui unjuk rasa ojek online (Ojol) di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat sepi peminat pada Rabu (17/9/2025). 

Puluhan pengemudi ojek online itu tiba di depan Gedung DPR RI pada Rabu siang di saat Jakarta diguyur hujan deras. 

Berdasarkan pantauan Wartakotalive.com di lokasi, mereka tiba di depan Gedung DPR/MPR sekitar pukul 13.25 WIB.

Terlihat hanya ada satu mobil komando dalam unjuk rasa Ojol tersebut. 

Hingga pukul 15.30 WIB massa dari puluhan Ojol masih melakukan orasi di depan Gedung DPR.

Sepinya unjuk rasa Ojol bisa dilihat dari kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR RI.

Walau ada aksi unjuk rasa, lalu lintas kendaraan masih terlihat lancar.

Sebab, pihak kepolisian tak menutup jalan di depan Gedung DPR tersebut dan massa tidak membludak menutup akses lalu lintas.

Diketahui, massa dari ojek online ini mempunyai tujuh tuntutan utama dalam aksi tersebut, yaitu:

1. RUU Transportasi Online masuk dalam Prolegnas 2025–2026

2. Potongan aplikator 10 persen harga mati

3. Regulasi tarif pengantaran barang dan makanan

4. Audit investigatif terhadap potongan 5 persen oleh aplikator

5. Penghapusan sistem Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar

6. Pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi

7. Pengusutan tragedi 28 Agustus 2025 oleh Kapolri

(Tribunkalteng.com/Tribunnews)