Pecut Kader Demokrat Kalteng, Sekjend Herman Khaeron: Mesin Partai Jangan Hidup hanya saat Pemilu

Ringkasan Berita:

• Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron memuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Kalteng
• Acara digelar, di Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya, Selasa (4/11/2025).
• Ia menegaskan, mesin politik tidak boleh hanya hidup menjelang pemilu.
• Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang juga hadir.

 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan, mesin politik tidak boleh hanya hidup menjelang pemilu.

Penegasan itu disampaikannya saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Kalteng yang digelar, di Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya, Selasa (4/11/2025).

“Gerakkan mesin partai setiap hari. Jadikan kantor partai sebagai rumah aspirasi, tempat warga menyampaikan masalah dan gagasan. Kalau aspirasi itu sudah terserap, tinggal kita kolaborasikan menjadi kebijakan nyata,” ucapnya.

Ia juga menyoroti, pentingnya menjaga akar sosial partai di daerah.

“Eksistensi tokoh lokal perlu dijaga. Mereka adalah wajah kedekatan Demokrat dengan rakyat Kalimantan Tengah, selanjutnya mari kita jaga tokoh nasional juga,” ujarnya.

Baca juga: Junaidi Kini Wakil Ketua DPRD Kalteng Gantikan Jimmy Carter, Hero Harapano Ketua Fraksi Demokrat

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang juga hadir dalam forum tersebut, menekankan pentingnya membangun sinergi lintas sektor.

“Kalau ingin Demokrat kuat di Kalteng, jaringan harus hidup dari atas ke bawah. Tapi yang lebih penting, mari kita bahu-membahu membangun daerah, bukan hanya bicara politik,” tegasnya.

Agustiar menegaskan, dirinya terbuka untuk bekerja sama dengan siapa pun demi pembangunan Kalimantan Tengah.

“Saya ini gubernur seluruh masyarakat Kalteng. Tidak peduli dia dari partai manapun, ormas manapun, atau latar belakang apapun, kalau tujuannya membangun, saya pasti terbuka,” katanya.

Ia juga menyinggung pentingnya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program pembangunan bisa berjalan efektif.

“Kalau ada uang, kita bisa bergerak cepat membangun. Tapi kalau tidak ada, semua jadi sulit,” ucapnya.

Lebih lanjut, Rakerda tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda rutin, melainkan wadah untuk menghasilkan rekomendasi strategis bagi arah pembangunan daerah.

Mulai dari penguatan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sumber daya alam dan stabilitas politik daerah.

“Pemerintah dan partai politik harus seiring sejalan. Fungsi kontrol legislatif juga penting diperkuat, agar setiap kebijakan lahir dari tanggung jawab bersama,” pungkas Agustiar.