DPRD Kotim Dorong PLN Bangun Jaringan Listrik di Pulau Hanaut, 25 Desa Masih Belum Teraliri

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Eddy Mashamy, menyoroti permasalahan listrik di Kecamatan Pulau Hanaut yang tak kunjung membaik. 
• Dalam rapat bersama manajemen PLN pada Senin (24/11/2025), menegaskan, masyarakat sudah terlalu lama menunggu realisasi pembangunan jaringan listrik dijanjikan sejak 2018.
• Berharap agar PLN segera bangun untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Eddy Mashamy, kembali menyoroti permasalahan listrik di Kecamatan Pulau Hanaut yang tak kunjung membaik. 

Dalam rapat bersama manajemen PLN pada Senin (24/11/2025), ia menegaskan, masyarakat sudah terlalu lama menunggu realisasi pembangunan jaringan listrik dijanjikan sejak 2018.

Menurut Eddy, persoalan utama di Pulau Hanaut adalah pasokan listrik tidak stabil dan sering padam. 

Hal ini disebabkan jaringan suplai dari Kecamatan Seranau yang mencapai sekitar 25 kilometer, melintasi kawasan hutan dan rawan gangguan alam serta hewan liar.

“Yang kita bahas hari ini tentu mewakili Dapil. Secara pribadi saya mewakili Dapil 3. Dari tahun 2018 sudah ada perencanaan dari manajemen PLN. Tapi sampai tahun 2025, pelayanan jaringan listrik di Pulau Hanaut masih juga bermasalah. Perencanaan macam apa ini," tegas Eddy.

Ia menambahkan, dari 168 desa di Kotim yang seharusnya sudah dialiri listrik sesuai visi daerah “Kotim Terang”, masih ada 25 desa yang belum mendapatkan layanan listrik. 

Pada 2025, PLN baru menargetkan progres untuk 12 desa, sementara sisanya baru direncanakan tuntas hingga Maret 2026.

“Itu pun belum maksimal. Harusnya 168 desa sudah terang semua. Belum lagi pelebaran jaringan ke dalam desa. Pulau Hanaut saja masih ada tiga wilayah yang belum tersentuh, seperti daerah Desa London, Babaung Darat dan Gerombol. Masa masyarakat masih pakai kabel satu dan minusnya menggunakan bumi? Ini lucu,” ujarnya.

Eddy juga mempertanyakan, komitmen PLN yang dianggap hanya memberikan janji tanpa kepastian. 

Ia menegaskan, jika perencanaan dibuka tahun ini, seharusnya mulai terealisasi tahun depan, kecuali ada hambatan besar dari pemerintah pusat.

“Kalau 2025 masih perencanaan, 2026 sudah harus terealisasi. Masyarakat berhak mendapat kepastian, bukan janji terus-menerus," bebernya. 

"Kalau misalnya pengerjaan sutet dari Pulau Leppeh ke Pulau Hanaut selesai 2027, kita bisa menjelaskan dengan jelas kepada masyarakat. Jangan menggantung,” imbuhnya. 

Terkait alternatif sumber listrik mandiri seperti PLTS, Eddy menilai opsi tersebut belum efektif karena biayanya tinggi dan tidak selalu maksimal berfungsi. 

Ia menegaskan, masyarakat sudah menaruh kepercayaan kepada PLN sebagai BUMN penyedia listrik, sehingga pelayanan seharusnya lebih optimal.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan bahwa beberapa wilayah yang belum mendapat listrik terbanyak berada di Desa Selucing dan Desa AP, meski ia mengaku tidak mengingat seluruh daftar secara detail.