Aplikasi Sisuka Hadir Sebagai Data Pembanding Pilkada 2024

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pilkada 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan, membuat Pemerintah Provinsi Kalteng terus melakukan persiapan, satu di antaranya dengan mencoba membantu pembuatan sistem.

Namun dalam penyelenggaraan pilkada ini, Pemerintah Provinsi Kalteng dalam posisi yang netral. Hal itu dikatakan Sekda Kalteng Nuryakin

"Kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sama-sama dilaksanakan tahun 2024, pemilu jatuh 14 Februari yang lalu dan pilkada berlangsung beberapa bulan kemudian di 27 November," ujarnya, Rabu (8/5/2024).

Nuryakin menyampaikan, desk Pilkada ini tetap menjadi kewenangan Kesbangpol, serta menggunakan aplikasi sistem informasi kepuasan masyarakat (Sisuka).

Di mana untuk admin, melalui realcount, begitu ada data masuk sudah mengetahui. Sebagai pembanding, tetap mempercayakan kepada KPU hasilnya.

Sebagai pembanding itu, bilamana jika perlu kita terlebih dahulu sama seperti instansi lain seperti Kepolisian, TNI, mereka memiliki tim yang digunakan sebagai data pembanding jika ada hal-hal yang diduga menjadi kesalahan," jelasnya.

Dirinya berpendapat, pendataan merupkan satu di antara tolok ukur keberhasilan pilkada, baik data potensi Pilgub hingga data pemilih.

Baca juga: Pilkada 2024, 136 Orang Rebut 25 Kursi Badan Adhoc PPK Palangkaraya, KPU Kota Gelar Tes CAT

Baca juga: KPU Umumkan Pendaftaran Calon Perseorangan untuk Pilkada Kalteng 2024, Simak Persyaratanya

Baca juga: Jelang Pilkada Kalteng 2024, Walhi Ingin Figur Peduli Masalah Lingkungan dan Konflik Agraria

"Prosesnya itu dulu yang harus kita betulkan. Kita berharap, nanti hasilnya juga akan bagus, tapi kita sebagai pemerintah memang posisinya netral. Kita memang tidak mendukung, akan tetapi kita mencoba membuat sistem sehingga nanti ini dapat membantu KPU dan Bawaslu dalam rangka penyelenggaran itu," jelasnya.

Sekda menyampaikan, dari tahun ke tahun di perkiraan partisipasi pemilih semakin menurun. Hal ini dimungkinkan disebabkan oleh satu di antaranya tidak diketahuinya letak Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Mungkin sebagai pemilih tidak mengetahui, mungkin letak TPS dan rumahnya jauh, atau bisa jadi datanya salah. Semisal orangnya telah meninggal, namun masih terdata sebagai orang hidup," pungkas Nuryakin. (*)