Jelang Pilkada Kalteng 2024, Walhi Ingin Figur Peduli Masalah Lingkungan dan Konflik Agraria

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Jelang Pilkada Kalteng 2024, figur yang pantas untuk dipilih menurut Walhi Kalteng sosok yang peduli terhadap lingkungan.

Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Kalteng berharap kepala daerah terpilih pada Pilkada Kalteng 2024 peduli dan bisa memberikan solusi terhadap konflik agraria dan kerusakan lingkungan.

Sebelumnya Walhi Kalteng telah menyerukan "Pilah, Pilih, Pulih" pada Pemilu 2024 lalu.

Direktur Walhi Kalteng, Bayu Herinata mengatakan kampanye tersebut masih tetap dilakukan pada Pilkada Kalteng 2024 nanti.

Ia menjelaskan kampanye '"Pilah, Pilih, Pulih," untuk mengajak masyarakat lebih kritis dalam memilih calon pemimpin yang bisa menjawab tantangan konflik agraria dan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat.

"Sulit mengharapkan sosok yang benar-benar mampu menjawab tantangan itu, paling tidak masyarakat bisa memilih mana yang lebih minim melakukan kerusakan lingkungan," ujar Bayu, Rabu (17/4/2024).

Saat ini sejumlah nama telah diisukan untuk maju pada Pilkada 2024, bahkan beberapa partai politik sudah memastikan nama kadernya yang akan naik.

Bayu mengajak masyarakat untuk betul-betul mengetahui latar belakang calon kepala daerah dan siapa saja yang mendukungnya.

"Selain itu bisa dilihat visi dan misinya bagaimana menyelesaikan persoalan lingkungan dan mengelola sumber daya alam," ucapnya.

Menurut Bayu, sejauh ini pengelolaan sumber daya alam masih jauh dari kata berkeadilan untuk masyarakat.

"Dan itu sudah jelas hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat," tambah Bayu.

Lebih lanjut, Bayu menjelaskan dengan memilah dan memilih calon pemimpin pada Pilkada 2024 nanti diharapkan perlahan dapat memulih lingkungan yang telah rusak.

Baca juga: Hadapi Pilkada Kalteng 2024, DPD Partai Golkar Bentuk Tim Penjaringan Bacalon Kepala Daerah

Ia mengingatkan jangan sampai kepala daerah yang terpilih nanti ada kepentingan lain yang harus dipenuhi oleh kepala daerah tersebut.

"Misalnya memberikan izin pembukaan lahan, kepentingan-kepentingan itu menyebabkan konflik yang merugikan masyarakat," tutur Bayu.

Bayu menegaskan hal tersebut yang harus benar-benar diperhatikan agar masyarakat tidak menerima dampak negatif dari kebijakan-kebijakan merugikan masyarakat.

"Karena itu Walhi mengampanyekan perlunya memilah dan memilih," tutup Bayu. (*)