Plt Kadis Koperasi UKM Perindag Kotim Tanggapi Penertiban Pedagang Liar di Pasar Keramat Sampit

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan menyatakan komitmennya mendukung upaya penertiban pedagang liar di kawasan Pasar Keramat Sampit, Kecamatan Baamang. 

Penertiban ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan pasar agar lebih tertib dan nyaman bagi semua pihak.

Plt Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kotim Johny Tangkere, mengatakan pihaknya telah mendata sejumlah pedagang yang berjualan di luar area pasar, khususnya pedagang ikan, sayur, dan ayam. 

Bagi mereka yang bersedia ditata dan dipindahkan ke dalam pasar, pemerintah telah menyiapkan lapak khusus.

“Kami sudah mendata para pedagang yang berada di luar. Bagi yang mau masuk, kami sudah sediakan tempat. Saat ini ada 60 lapak yang sudah kami siapkan di dalam pasar,” jelas Johny kepada awak media, Senin (28/7/2025).

Menurutnya, sebagian pedagang sudah menyatakan kesediaannya untuk pindah dan menempati lapak yang tersedia. 

Ia memastikan bahwa lapak tersebut disiapkan tanpa pungutan biaya tinggi. 

“Hanya sewa Rp 2.000 per hari, dan itu sangat terjangkau,” ujarnya.

Terkait banyaknya penolakan dari pedagang yang enggan dipindahkan, Johny menegaskan bahwa pihaknya akan tetap berpegang pada aturan. 

Ia menyebutkan, bila pedagang berjualan di atas badan jalan atau menutupi saluran parit, maka tindakan penertiban harus dilakukan sesuai regulasi.

“Kalau mereka melanggar dan berdiri di atas parit atau badan jalan, tentu harus ditertibkan. Itu ranah Satpol PP sebagai penegak Perda. Kita tidak bisa menata kota ini kalau tidak tegas,” tegasnya.

Penertiban di Pasar Keramat Sampit menjadi prioritas, lanjut Johny, karena sebelumnya sempat terjadi protes dari pedagang yang berada di dalam pasar. 

Mereka menilai pedagang liar di luar mengganggu aktivitas dan mengurangi kenyamanan konsumen.

“Yang kemarin ribut kan dari dalam pasar, karena mereka merasa dirugikan. Ada demo dan keluhan, makanya kami prioritaskan Pasar Keramat lebih dulu untuk ditata,” imbuhnya.

Saat disinggung soal rencana sebagian pedagang yang akan menempuh jalur hukum, Johny menyatakan bahwa itu adalah hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. 

"Silakan saja kalau mereka mau menempuh jalur hukum. Kami tidak bisa melarang. Yang jelas, apa yang kami lakukan sesuai dengan aturan,” tuturnya.

Ia juga membantah tudingan bahwa jumlah lapak yang disediakan tidak mencukupi. 

Menurut data dinas, jumlah pedagang sayur, ayam, dan ikan yang berjualan di luar pasar tidak sampai 30 orang. 

“Yang bilang tidak cukup itu hanya alasan. Nyatanya pedagang yang benar-benar aktif di luar tidak lebih dari 15 orang,” ucapnya.

Mengenai status kepemilikan lapak, Johny menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dinas. 

Ia meminta, pedagang untuk fokus pada pemanfaatan tempat yang telah disiapkan, dan tidak perlu mempersoalkan hal-hal teknis.

“Kalau ada yang mempertanyakan kepemilikan, itu urusan kami. Yang penting, mereka masuk dulu ke lapak yang kami sediakan. Nanti kami yang bertanggung jawab kalau ada yang keberatan,” ungkap Johny.

Baca juga: Penolakan Penertiban Lapak Pasar Keramat Kotim Berujung Ricuh, Pedagang Siap Tempuh Jalur Hukum

Baca juga: Breaking News, Pedagang Pasar Keramat Sampit Protes Penertiban Lapak “Kami Cuma Cari Sesuap Nasi”

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penertiban ini tidak dilakukan hanya satu hari. 

Prosesnya akan berlangsung secara bertahap dengan dukungan dari Satpol PP dan instansi terkait lainnya.

“Penertiban ini akan berlanjut. Tidak mungkin kita biarkan semrawut lagi. Nantinya Satpol PP yang akan atur teknisnya, sementara kami fokus pada pendataan dan penempatan pedagang di dalam,” tutup Johny.