Pemkab Kotim Krisis Guru Banyak Pensiun Tiap Bulan, Kebutuhan Mendesak Rekrut Tenaga Baru

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah terus bertambah. 

Dalam dua bulan terakhir misalnya, sudah ada 42 aparatur sipil negara (ASN) resmi dilepas, sebagian besar berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan.

Dari jumlah tersebut, guru menjadi kelompok terbanyak yang memasuki masa pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim, Kamaruddin Makalepu menjelaskan, gelombang pensiun ini rutin terjadi setiap bulan dan menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Kondisi ini menjadi perhatian Pemkab Kotim karena jumlah guru yang pensiun setiap tahunnya cukup signifikan. 

Hal tersebut jika tidak diimbangi dengan perekrutan guru baru, dapat terjadi kekurangan tenaga pengajar di sekolah.

"Guru kelas tidak bisa ditunda penggantinya. Kalau kosong, proses belajar-mengajar akan terganggu. Ini yang kami jadikan prioritas,” kata Kamaruddin, Kamis (3/7/2025)

Untuk mengantisipasi kekurangan, Pemkab Kotim telah mengajukan formasi ASN baru ke pemerintah pusat, bahkan jumlahnya melebihi angka pegawai yang pensiun. 

Langkah ini dilakukan agar kebutuhan riil pegawai tetap terpenuhi dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Kita tidak ingin hanya sekadar mengganti yang pensiun. Kalau hanya menyesuaikan, kebutuhan yang sebenarnya tidak tercapai. Apalagi kita masih bergantung pada tenaga non-ASN,” jelasnya.

Ia menjelaskan, gelombang pensiun ini rutin terjadi setiap bulan dan menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

“Untuk periode ini, 23 orang pensiun pada 1 Juli dan 19 orang pada 1 Agustus. Kalau dihitung rata-rata, setiap bulan lebih dari 20 ASN pensiun. Dalam setahun bisa mencapai 250 orang,”jelas Kamaruddin 

Saat ini, Kotim juga sedang dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua. 

Di samping itu, BKPSDM telah menggelar forum diskusi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memetakan kebutuhan pegawai secara lebih detail.

“Ke depan, PPPK paruh waktu akan diutamakan untuk mengisi kekosongan mendesak. Setelah itu, formasi CPNS juga tetap akan diusulkan sesuai hasil pemetaan,” pungkasnya.