APBD Kalteng 2024 Defisit Rp Rp 796 Miliar, Pemprov Terlalu Bergantung Dana Transfer dari Pusat

Selain dari pajak kendaraan, Anang mengakui, pajak air permukaan juga belum dimaksimalkan untuk PAD.

Alasannya, kata Anang, karena Pemprov Kalteng belum memiliki mekanisme meteran seperti PDAM untuk menghitung penggunaan air permukaan.

Meski begitu, lanjut Anang, Pemprov Kalteng bakal berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari pajak air permukaan pada tahun ini.

Pemprov, bakal memasang meter air di perusahaan yang beroperasi di Kalteng. Perusahaan-perusahaan itu didominasi sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.

Tak hanya itu, Pemprov Kalteng juga akan memaksimalkan pajak alat berat di tahun ini.

Baca juga: APBD Kalteng Defisit, Banggar DPRD Soroti Transparansi dan Dugaan Penyimpangan Anggaran

Baca juga: Banggar DPRD Terima Raperda Pemprov Kalteng Tentang LPJ APBD 2024, Berikan Sejumlah Catatan

"Tahun-tahun sebelumnya memang stagnan, dalam minggu ini data (perusahan, red) sudah dikumpulkan," tutur Anang.

Untuk meminimalisir defisit APBD seperti di 2024, mantan Pj Bupati Kotawaringin Barat itu membeberkan, Pemprov Kalteng bakal menyesuaikan kapasitas fiskal dengan program pembangunan.

"Untuk tahun ini, kita menargetkan sekitar Rp 9,2 triliun pendapatan daerah," tutup Anang Dirjo.