Berikut Profil, Karier, hingga LHKPN 2025 Bupati Barito Utara Shalahuddin

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA – Shalahuddin, birokrat senior asal Muara Teweh, malam ini, Jumat (10/10/2025), akan resmi dilantik menjadi Bupati Barito Utara periode 2025–2030 oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya.

Pria kelahiran Muara Teweh, 21 Juli 1971 ini dikenal sebagai figur tegas dan berpengalaman di bidang pekerjaan umum serta pemerintahan daerah. Sebelum terjun ke politik, Shalahuddin lebih dulu meniti karier panjang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah pada 2018–2025. Shalahuddin juga sempat dipercaya menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kotawaringin Timur pada tahun 2024.

Dari sisi pendidikan, Shalahuddin menyelesaikan studi S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Nasional Malang, dan meraih gelar Magister Teknik Sipil di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara 2024, Shalahuddin berpasangan dengan Felix Sonadie Y. Tingan. Pasangan ini berhasil meraih suara terbanyak dan ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Barito Utara.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Januari 2025, Shalahuddin tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 5,43 miliar.

Baca juga: Ancang-ancang 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, Fokus Benahi Infrastruktur

Baca juga: Ini Pesan Pj Bupati Barito Utara Indra Gunawan untuk Pemimpin Baru Shalahuddin-Felix yang Dilantik

Dari jumlah tersebut, harta terbesar berupa tanah dan bangunan senilai Rp 4,4 miliar yang tersebar di Barito Utara dan Banjarbaru. Selain itu, ia juga satu unit kendaraan pribadi, harta bergerak lainnya Rp 551 juta, serta kas dan setara kas Rp 396 juta. Dalam laporannya, Shalahuddin tercatat tidak memiliki utang.

Sebagai pemimpin baru Barito Utara, Shalahuddin berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur dasar dan pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.