Launching Desa Siaga Stunting, Bupati Halikinnor Ajak Sinergi Turunkan Prevalensi Kasus di Kotim 

"Angka stunting di wilayah kita masih tinggi. Merujuk pada data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, prevalensi stunting Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 35,5 persen,” Bupati Kotim, Halikinnor.

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Halikinnor, Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) mengajak semua pihak bersinergi untuk menurunkan prevalensi kasus stunting.

Ajakan itu disampaikan saat Launching Desa Siaga Stunting pada momen Bimbingan Teknis (Bimtek), di Hotel Aquarius Boutique Hotel Sampit, Kotim, Kalteng, Kamis (12/6/2025).

Bupati Halikinnor meminta, Bimtek ini mampu menjawab tantangan pembangunan kesehatan, termasuk stunting.

"Angka stunting di wilayah kita masih tinggi. Merujuk pada data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, prevalensi stunting Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 35,5 persen,” ungkapnya. 

Baca juga: Kepala BKPSDM Kotim: Muara Layanan Berkualitas Berawal dari Disiplin dan Integritas Pegawai

Dikatakan, kondisi ini menjadi keprihatinan bersama karena akan sangat memengaruhi kualitas generasi penerus.

Halikinnor juga menekankan pentingnya peran Pos Layanan Terpadu (Posyandu) yang menjadi garda terdepan permasalahan kesehatan.

Ia juga berpesan agar kegiatan ini berdampak strategis terhadap pengembangan Posyandu yang terintegrasi dengan layanan sosial dasar lainnya. 

"Perkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi, dan lintas sektor agar segala program dan kebijakan yang kita rancang dapat berjalan dengan baik dan efektif,” pesannya.

Pada kegiatan ini, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotim, Umar Kaderi mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi transformasi layanan primer dalam sistem kesehatan nasional. 

Ia juga mengakui, Posyandu dan Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi garda terdepan dalam memperluas akses layanan.

"Kegiatan ini langkah awal untuk menunjukkan komitmen bersama dalam memerangi stunting. Dengan melibatkan semua sektor dan elemen masyarakat,” terangnya. 

Umar Kaderi mengatakan, program ini untuk memperkuat peran desa dalam mendeteksi dini faktor resiko stunting.

Selain itu, desa juga dapat memberikan edukasi gizi.

Termasuk juga meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu hamil dan menyusui, bayi, dan balita. 

“Untuk itu dibutuhkan sinergi yang kuat antara Pokjanal Posyandu, Puskesmas, pemerintah kecamatan, PKK, serta berbagai mitra terkait," tutupnya.