Pulusan ASN Kesbangpol Kotim Kalteng Jalani Tes Urine Dadakan, Deteksi Penggunaan Narkoba

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Puluhan ASN di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kotim, mengikuti tes urine dadakan dalam rangka pemeriksaan penyalahgunaan narkoba, Jumat (23/5/2025). 

Pemeriksaan tersebut bentuk kerjasama antara Badan Narkotika Nasonal (BNN) dan Pemkab setempat, tanpa sebelumnya ada pemberitahuan. 

Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba (P4GN). 

“Alhamdulillah, Kabupaten Kotawaringin Timur saya kira menjadi yang pertama yang sat set melaksanakan P4GN ini,” ujar Wakil Bupati Kotim yang juga Ketua Badan Narkotika Kabupaten atau BNK Kotim, Irawati. 

Menurutnya, tes urine mendadak ini, bertujuan menyisir seluruh pegawai baik PNS maupun tenaga honorer jika ditemukan ada yang mengonsumsi narkoba.

Selain itu, tujuan tes urine ini menciptakan lingkungan Kesbangpol Kotim sebagai kawasan bebas narkoba. Ada tiga parameter dalam tes kali ini, yakni tes ganja, ekstasi dan sabu-sabu.

PNS yang positif mengkonsumsi narkoba tidak ada sanksi atau proses tindakan. Yang bersangkutan dikembalikan ke pimpinan atau atasan untuk dibina dan direhabilitasi.

Irawati menegaskan, komitmen pihaknya dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak. 

“Ini bagian dari komitmen kami sebagai kabupaten tanggap narkoba. Di Kotim, kami sudah melaksanakan tes urine di Damkar, Setda, dan hari ini di Kesbangpol," tegasnya. 

Menurut Irawati, program KOTAN ini sejalan dengan arahan dari Presiden, BNN pusat, serta Gubernur Kalimantan Tengah. 

Ia pun sempat menghadiri rapat koordinasi terkait pelaksanaan program tersebut. 

"Ini memang arahan dari pusat, dari BNN, juga dari Presiden melalui Gubernur. Kemarin saya hadir dalam rapat koordinasi untuk program KOTAN," ungkapnya. 

la mengimbau seluruh ASN dan tenaga kontrak untuk mengikuti tes urine yang dilaksanakan di instansi masing-masing. Bagi yang menolak tanpa alasan yang jelas, akan diminta tes urine secara mandiri. 

Jika ada yang positif akibat pengobatan, akan dikaji lebih lanjut. Namun, jika terbukti menyalahgunakan narkoba, tenaga kontrak akan diberhentikan, dan ASN akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangundangan. 

"Kalau memang pengguna, mereka wajib direhabilitasi. Jalurnya sudah kami siapkan melalui BNNP karena rehabilitasi di luar Kalimantan Tengah seperti di Ateh masih berbayar,” ujarnya. 

Irawati menekankan, bahwa langkah pencegahan ini penting karena ASN merupakan garda terdepan pelayanan publik. 

Dirinya pun memastikan, sesuai instruksi Bupati, program tes urine akan terus dilanjutkan ke organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya jika anggaran masih tersedia di BNNP atau BNNK.