Bupati Kotim Perketat Pengawasan Distribusi Pupuk Subsidi, Halikinnor Bentuk Timsus

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah bakal membentuk tim khusus guna memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.

Hal tersebut untuk dapat mencegah terjadinya penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab pada sektor pertanian. 

"Selain bertugas memperketat dalam melakukan pengawasan distribusi, tim ini juga menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang," kata Bupati Kotim, Halikinnor, Jumat (9/5/2025). 

Baca juga: Pemkab Kotim Kalteng Sewa Pesawat Berangkatkan Jemaah Haji, cek Jadwal dan Jumlahnya

Baca juga: Lihat Profil Shesy Aulia Anggia Perwakilan Kotim Pada Putri Otonomi Indonesia 2025

Untuk itu, Bupati Kotim Halikinnor berencana membentuk tim khusus untuk memastikan bantuan pupuk bersubsidi dapat sampai ke petani dengan baik dan tidak disalahgunakan.

Selain itu, tim khusus yang diketuai oleh Sekda dan Asisten II untuk memantau penyalurannya agar tepat sasaran. 

Menurutnya, regulasi terkait penyaluran pupuk sudah jelas, namun pengawasan di tingkat bawah masih lemah. 

Bupati khawatir jika tidak dilakukan langkah konkret, bantuan pupuk bersubsidi justru akan diselewengkan dan merugikan petani kecil. 

Selain pengawasan ketat, Halikinnor juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan inventarisasi ulang terhadap kebutuhan petani. 

Dirinya menilai, pendataan tersebut penting agar distribusi bantuan seperti pupuk dan peralatan pertanian tepat sasaran. 

“Saya minta OPD terkait untuk menginventarisasi kembali apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh para petani sehingga tidak ada kendala seperti peralatan alsintan, pupuk, dan lain sebagainya dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kotim," ujarnya. 

Halikinnor menekankan, sektor pertanian adalah tulang punggung ekonomi Kotim. 

Karena itu, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar petani bisa terus produktif dan kesejahteraan mereka terjamin. 

Halikinnor juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara OPD dan kelompok tani agar setiap kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan. 

“Kita tidak bisa bicara ketahanan pangan kalau kebutuhan petani kita tidak terpenuhi. Maka dari itu, saya tekankan agar pendataan ini dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” ujarnya. 

Menurut Halikinnor, Pemkab Kotim berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui kebijakan yang berpihak kepada petani. 

"Kita ingin petani kita sejahtera dan produksi pertanian meningkat. Kalau itu tercapai, maka ketahanan pangan daerah akan kuat dan masyarakat tidak akan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok,” pungkasnya.

(Tribunkalteng.com/Herman Antoni Saputra)