Wabup Suyanto Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kobar Kalteng, Apresiasi Atas Rekomendasi LKPJ 2024

TRIBUNKALTENG.COM, PANGKALAN BUN – Wakil Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Suyanto menghadiri Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 yang digelar dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kobar Tahun 2024.

Rapat paripurna tersebut berlangsung, di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Kobar dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota legislatif, pada Kamis (10/4/2025).

Dalam sambutannya, Wabup Suyanto menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan pandangan konstruktif yang diberikan oleh DPRD selama proses pembahasan LKPJ.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat atas kerja sama yang baik dalam memberikan pandangan, koreksi, dan masukan selama pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2024,” ujar Suyanto.

Baca juga: Bupati Kobar Siap Sinergi Pembangunan Provinsi dan Nasional usai Hadiri Musrenbang RKPD Kalteng 2026

Ia juga menekankan bahwa capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2024 merupakan hasil kerja kolektif semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan daerah.

“Kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024 merupakan hasil kerja dari seluruh stakeholder pelaksana pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat, oleh karena itu, perkenankanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh stakeholder, dan masyarakat Kotawaringin Barat,” tambahnya.

Suyanto berharap agar kolaborasi antara pihak eksekutif dan legislatif dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan guna mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kami, kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dapat terus terpelihara dan ditingkatkan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dalam siklus akuntabilitas pemerintahan daerah. 

Proses ini sekaligus mencerminkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.