Pilkada 2024 di Kalteng, Bawaslu Ungkap Ada Kepala Dinas dan Camat Diduga Melanggar Netralitas

TRIBUNKALTENG.COM - Kabar Pilkada 2024 di Kalimantan Tengah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menemukan tujuh dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan sejumlah aparatur sipil negara (ASN), meliputi kepala dinas, camat, lurah, hingga kepala desa.

Ya, Pilgub Kalteng 2024 ini, Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kalteng, Nurhalina mengatakan, dalam masa kampanye Pilkada 2024 ini, pihaknya sudah menerima tujuh laporan dari kabupaten/kota terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Tujuh laporan itu dilakukan oleh kepala dinas, camat, dan kepala desa. Selain tujuh itu, ada juga satu lagi, yakni pelanggaran netralitas oleh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalteng,” beber Nurhalina kepada Kompas.com di Kantor Bawaslu Kalteng, Rabu (9/10/2024).

Nurhalina mengatakan, terdapat seorang kepala dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara yang diduga melakukan tindakan yang menunjukkan dukungan terhadap salah satu paslon. 

“Seperti pada kegiatan deklarasi kemarin, tapi kasus ini sudah ditangani oleh Bawaslu Barito Utara,” bebernya.

Dugaan pelanggaran netralitas juga terjadi di lingkungan Pemkab Murung Raya. 

Di sana, ujar Nurhalina, kasus pelanggaran netralitas yang sedang ditangani oleh Bawaslu Murung Raya diduga dilakukan oknum camat, kepala desa, dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 

“Di Kabupaten Kotawaringin Timur, ada juga ASN yang menggunakan kaos paslon tertentu,” tambahnya.

Dugaan Camat Membentuk Tim Sukses 

Dalam kasus dugaan pelanggaran netralitas yang terjadi di Kabupaten Murung Raya, Nurhalina menyebut bahwa terdapat oknum camat yang seolah membentuk tim sukses untuk memenangkan calon tertentu di pilkada kabupaten setempat dan pilkada provinsi. 

“Ada camat yang seperti membentuk tim sukses untuk paslon gubernur dan bupati, kasus itu sudah ditelusuri, tapi saya belum lihat perkembangannya,” kata Nurhalina. 

alam kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh camat hingga membentuk tim sukses paslon itu, pihaknya masih membentuk kajian ihwal pasal-pasal apa saja yang bisa dikenakan. 

“Camat kan termasuk pejabat ASN, (kasus) itu termasuk tindak pidana pemilu juga seperti pada Pasal 71 Ayat 3 tentang Pilkada, termasuk oknum kades,” ujarnya. 

Nurhalina menjelaskan, pelanggaran netralitas dapat berujung pada pidana hanya dalam tahapan kampanye, sesuai dengan Pasal 71 Ayat 1 tentang Pilkada. 
Jika dilakukan di luar tahapan kampanye, dikategorikan pelanggaran netralitas biasa.

 “Kepala dinas (yang diduga melanggar netralitas) itu termasuk juga, karena di Pasal 71 Ayat 1 itu diatur untuk tahapan kampanye, tapi kami lihat lagi kajian hukumnya,” ujarnya.

 Untuk kasus pelanggaran lainnya, lanjut Nurhalina, sedang ditangani oleh Bawaslu kabupaten/kota. 

Saat ini sebagian besar kasus masih dalam proses penyelidikan. 

“Sementara ini, total tujuh pelanggaran itu dulu, yang mana kami terima dari Kotawaringin Timur, Barito Utara, Barito Selatan, dan Murung Raya,” bebernya. 

Pihaknya bakal melaksanakan pengawasan pelanggaran Pilkada. 

alam konteks pelanggaran netralitas, kata Nurhalina, upaya pengawasan tidak dilakukan pada saat tahapan kampanye saja. 

“Misalnya, walaupun bukan di masa kampanye, sebelum maupun setelah masa kampanye ASN harus tetap menjaga netralitas, karena sudah jelas mereka tidak boleh berpolitik praktis sesuai UU ASN,” jelas dia.

Jelang Pilkada 2024 di Kalteng

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak November 2024 nanti, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palangka Raya mengikutsertakan personelnya dalam latihan sistem pengamanan (sispam) kota gabungan TNI-Polri.

Latihan ini diselenggarakan di GOR Serbaguna Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Selasa (8/10/2024).

Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol Boy Herlambang, menjelaskan kegiatan ini melibatkan puluhan personel dari jajaran Polresta Palangka Raya.

Mereka, kata Boy, dibagi ke dalam beberapa tim dengan tugas spesifik, termasuk Peleton Dalmas Awal, tim negosiator, tim Bhabinkamtibmas, pengamanan walrolakir, serta unsur pendukung seperti tim dokumentasi, kesehatan, TIK, dan pengawasan personel (waspers).

"Latihan ini dirancang untuk mensimulasikan berbagai skenario yang mungkin terjadi selama puncak Pilkada Serentak 2024," ujar Boy.

Baca juga: Jelang Pilkada Kalteng 2024, ASN Pemko Palangkaraya Diingatkan Bersikap Netral dan Profesional

Boy menyebut, pihaknya menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, dan unsur lintas sektoral terkait dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama tahapan Pilkada di Palangka Raya.

Latihan ini, lanjut Boy, merupakan bagian dari persiapan Polresta Palangka Raya dalam mengamankan seluruh tahapan Pilkada serentak 2024.

"Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengamanan dalam rangka Operasi Mantap Praja Telabang Tahun 2024, sekaligus menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya," tukasnya.

(Tribunkalteng.com/kompas)