Kunjungan Presiden Jokowi ke Kalteng
Pemprov Kalteng Pasrah Tak Ada Pemekaran Wilayah Baru Kalimantan Tengah oleh Presiden Jokowi
Pemerintah Provinsi Kalteng pun tampak pasrah dan tak bisa berbuat banyak lagi agar 2 wilayah Kotawaringin Raya, Barito Raya dan Kapuas Hulu dimekarka
Penulis: Herman Antoni Saputra | Editor: Sri Mariati
lihat foto
TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Menanggapi adanya statmen dari Presiden Joko Widodo, tak adanya pemekaran daerah baru di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Pemerintah Provinsi Kalteng pun tampak pasrah dan tak bisa berbuat banyak lagi agar tiga wilayah Kotawaringin Raya, Barito Raya dan Kapuas Hulu dimekarkan menjadi daerah baru.
Menanggapi hal tersebut Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo mengatakan, kemungkinan besar di Provinsi Kalimantan Tengah tidak akan ada pemekaran yang mana sesuai dengan pernyataan Presiden RI tersebut.
"Sesuai dengan pernyataan Pak Presiden Joko Widodo. Memang benar karena di Kalteng tidak ada Daerah Otonomi Khusus (DOK) jadi sulit untuk dimekarkan," ujar Edy Pratowo, Kamis (2706/2024).
Mantan Bupati Pulang Pisau itu menjelaskan, jika beberapa waktu yang lalu di bagian Indonesia Timur terjadi pemekaran 4 provinsi baru, seperti Provinsi Papua Selatan, Tengah, Pegunungan dan Papua Barat Daya.
"Ke 4 Provinsi tersebut bisa dimekarkan dikarenakan termasuk Daerah Otonomi Khusus, sedangkan di Kalteng tidak ada, jadi sulit," beber Edy Pratowo.
Namun dirinya membeberkan, jika beberapa waktu yang lalu Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengajukan Kabupaten Kotawaringin untuk dijadikan Daerah Otonom Baru.
Yang mana pengajuan tersebut berbarengan saat Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin pertama kali berkunjung ke Kabupaten Kotawaringin.
Baca juga: Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ada Pemekaran Daerah Baru di Indonesia Termasuk di Kalimantan Tengah
Baca juga: Pemekaran Provinsi Kalteng Terus Didorong, Wilayah Kotawaringin Dinilai Paling Siap Dimekarkan
Baca juga: Gubernur Sugianto Minta Dipertimbangkan Pemekaran Provinsi di Kalteng, Ini Respon Wapres Maruf Amin
"Jadi kalo DOB nya itu disetujui maka akan dijadikan prioritas, karena ini mengangkut moratorium tidak ada pemekaran di daerah baru lagi, kecuali wilayah Daerah Otonomi Khusus, l" tutup Edy Pratowo
Dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah wilayah di Kalteng, Presiden Joko Widodo menegaskan, dan memastikan tak ada daerah otonomi baru (DOB) seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah atau Kalteng.
Jokowi menuturkan, pemerintah belum memiliki rencana untuk itu. Meski ia tidak memungkiri, sudah lebih dari 300 wilayah Kabupaten Kota yang mengajukan untuk pemekaran. (*)
