Pengamat Politik UPR: Survei Elektabilitas Politisi Tak Mutlak Penentu Jadi Bacalon Kepala Daerah

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Sejumlah survei elektabilitas bakal calon gubernur Kalteng telah tersebar di media sosial dengan hasil yang berbeda-beda.

Survei tersebut dilakukan oleh lembaga independen, masyarakat, maupun partai politik.

Hal tersebut dilakukan untuk menguji sejauh mana masyarakat mengenal nama-nama yang diisukan bakal maju sebagai bakal calon gubernur Kalteng.

Adapun nama-nama yang paling sering disebut bakal maju sebagai bakal calon Gubernur Kalteng di antaranya Ir H Abdul Razak, H Nadalsyah atau Koyem, Supian Hadi, dan Agustiar Sabran.

Bahkan Razak dan Nadalsyah sudah mendaftar sebagai Calon Kepala Daerah di beberapa partai politik.

Berdasarkan hasil survei terbaru menunjukkan dari keempat nama tersebut Supian Hadi banyak dipilih masyarakat untuk maju sebagai bakal calon gubernur Kalteng.

Sebelumnya dari hasil survei lain keempat nama tersebut juga disebut dengan hasil elektabilitas yang berbeda-beda.

Pengamat Politik yang juga Akdemisi Fisipol Universitas Palangkaraya (UPR), Jhon Retei mengungkapkan umumnya partai politik memiliki lembaga surveinya masing-masing.

"Saya belum memahami secara baik metodologi survei melalui medsos, namun lazim bagi partai besar memiliki lembaga survei sendiri dengan tingkat validasi hasil tidak diragukan," ucap Jhon, Kamis (2/5/2024).

Baca juga: Empat Hari Sudah Pendaftaran Dibuka, Belum Ada Calon Kepala Daerah Mendaftar di DPW PAN Kalteng

Baca juga: BREAKING NEWS Usai Nadalsyah, Giliran H Abdul Razak Daftar Bacalon Kepala Daerah di PDIP Kalteng

Baca juga: Ketua NasDem Kalteng Hj Faridawaty Darland Atjeh, Pertama Daftar Bacalon Kepala Daerah di Gerindra

Menurut Jhon semua kader parpol yang dinilai potensial untuk maju sebagai kepala daerah pasti dicoba elektabilitasnya.

Meski elektabilitas penting, Jhon menjelaskan elektabilitas bukan satu-satunya pertimbangan parpol memberikan rekomendasi.

Lebih lanjut, Jhon mengatakan dalam kasus tertentu ada kemungkinan calon usungan pengurus daerah tidak sebangun dengan pengurus pusat.

"Lazimnya selain elektabilitas juga terdapat faktor lain yang menjadi pertimbangan pengurus partai pusat memberi rekomendasi," kata Jhon. (*)