Aksi Damai HMI Palangkaraya
Cawe-Cawe Politik Pada Pemilu 2024, Aksi Damai HMI Palangkaraya di Tugu Soekarno Desak Jokowi Turun
HMI Palangkaraya menolak keras aksi cawe-cawe Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, Jumat (9/2/2024).
Penulis: Pangkan B | Editor: Fathurahman
TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Palangkaraya menolak keras aksi cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024, Jumat (9/2/2024).
Pasalnya, HMI Palangkaraya meminta kepala negara harus menunjukan sikap netral dan tak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon (Paslon).
HMI Palangkraya berpandangan sikap Presiden yang terkesan tidak netral tersebut ditakutkan menjadi upaya untuk membentuk dinasti politik pada negara demokrasi.
Alhasil hal tersebut mengundang HMI Palangkaraya dalam melakukan aksi penolakan dengan kejadian tersebut.
Baca juga: BREAKING NEWS, Tolak Politik Dinasti di Pemilu 2024, HMI Palangkaraya Aksi Damai di Tugu Soekarno
Baca juga: Ikuti Kongres PB HMI ke 32 di Pontianak, 1.200 Kader HMI Makassar Tiba di Pelabuhan Kumai Kobar
Baca juga: Massa Aksi HMI Geruduk Polda Kalteng Tuntut Kapolda Kalteng dan Kapolres Seruyan Dicopot
Aksi damai berlangsung pada Tugu Ir Soekarno, Jalan Ahmad Yani, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Kegiatan tersebut aksi damai tersebut dihadiri sedikitnya 30 anggota HMI Cabang Palangkaraya dengan atribut lengkap dan spanduk berisikan penolakan dugaan dinasti politik.
Ketua HMI Cabang Palangkaraya, Rizky Oktaviandy menyatakan pihaknya meminta Presiden Jokowi turun dari jabatannya.
“Pemakzulkan Jokowi apabila presiden melakukan cawe-cawe politik lagi dihadapan umum lagi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Jokowi diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
HMI Palangkaraya tentu menolak hal tersebut terjadi, karena dapat mempengaruhi iklim demokrasi jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Rizky mengatakan apabila sekali lagi melihat adanya upaya penyalahgunaan kekuasaan, pihaknya akan kembali melakukan aksi.
Selain itu, HMI Cabang Palangkaraya juga mengindikasikan adanya upaya pelemahan instansi-instansi negara.
“Kami HMI Cabang Palangkaraya tentu akan turun ke jalan dan meminta Presiden, Jokowi untuk meninggalkan jabatannya,” tutup Rizky Oktaviandy. (*)
(TRIBUNKALTENG.COM / PANGKAN BANGEL)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.