Mengantisipasi Politisasi SARA di Pemilu 2024, Akademisi Fisip UPR Sebut Perlu Dukungan Tokoh Agama

Oleh sebab itu, tindakan pencegahan harus bisa mengantisipasi kemungkinan penggunaan politik identitas/SARA selama tahapan Pemilu 2024.

"Politisasi SARA ini, menjadi isu yang sangat mudah digunakan, mudah untuk menggerakkan, murah biayanya, dan cepat responnya dalam situasi kita hari ini," Tutur Surayitno. 

Ia mengatakan perlibatan tokoh agama sebelum tahapan kampanye bertujuan membentengi ummat.

Selain itu, keberadaan tokoh agama selama Pemilu dapat menenangkan situasi krisis. 

Tokoh agama juga, lanjutnya, bisa memberi penjelasan apabila terjadi disinformasi yang berhubungan dengan politisasi SARA.

"Organisasi keagamaan menjadi garda terdepan untuk memastikan seluruh proses informasi yang diterima umatnya," tutur Suprayitno. 

Dosen Fisip UPR tersebut berharap organisasi keagamaan bisa bergabung dalam komunitas tersebut. 

Sehingga komunitas digital kepemiluan dan organisasi keagamaan bisa bekerja secara bersama-sama untuk mengantisipasi politisasi SARA berbasis penyebaran informasi di media digital. 

"Harapannya, informasi tidak hanya disampaikan melalui tatap muka. Tetapi, informasi yang benar tentang kepemiluan harus menyebar di ruang digital. Targetnya, informasi yang benar menutupi disinformasi atau berita bohong. Sehingga Pemilu 2024 tidak dikuasi oleh politik SARA" pungkas Surayitno. (*)

(Herman Antoni Saputra)