Pengamat Politik UPR, Berharap Perbedaan Dukungan Capres di Pemilu 2024 Jangan Jadi Perpecahan

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pemilu 2024 sudah semakin dekat, Pengamat Politik UPR berharap dukungan terhadap masing-masing capres jangan jadi perpecahan.

Pengamat Politik UPR Suprayitno, mengungkapkan, untuk wilayah Kalimantan Tengah secara umum cukup kondusif jika dilihat dari perspektif ilmu politik jelang Pemilu 2024.

Demikian disampaikan Pengamat Politik UPR Suprayitno sekaligus Pengamat Kebijakan Politik UPR saat menyampaikan pengamatannya jelang pelaksanaan Pemilu 2024.

"Dilihat sampai detik ini, sepertinya politik tingkat nasional terkait Capres atau Cawapres yang cukup berdinamika khususnya para pendukungnya karena perbedaan pandangan mereka politik tersebut," ujar Supyaritno kepada Tribunkalteng.com, Minggu (7/1/2024).

Baca juga: Bawaslu Palangkaraya Tegaskan ASN, TNI, dan Polri, Jaga Netralitas Dalam Pemilu 2024

Baca juga: Wujudkan Kesiapan Pemilu 2024, Pj Wali Kota Palangkaraya Hera Nugrahayu Kuatkan Komitmen Bersama

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Kepala Kanwil Kemenag Kalteng Ingatkan Jajaran ASN Betul-betul Jaga Netralitas 

Suprayitno menyarankan jangan sampai perbedaan politik untuk dukungan capres memecah belah persatuan dan kesatuan masyaakat.

"Berbeda pandangan politik dan pilihan politik itu biasa, maka dari itu masyarakat harus senantiasa menjaga hubungan baik meskipun berbeda pilihan dalam politik," kata Suprayitno.

Akamdemisi Fisip UPR ini menyarankan siapapun yang terpilih harus dapat memenuhi semua janji-janji kampanyenya yang pernah dijanjikan ke masyarakat jangan sampai janji politik itu menjadi bumerang menghianati masyarakat.

Selain itu dia berharap, pendukung ataupun non pendukung ketika sudah terpilih harus mampu dirangkul semua untuk meminimalisir adanya perpecahan di masyarakat.

Pemerintah dalam hal tersebut harus bisa berperan aktif untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan berkeadilan agar citra pesta demokrasi di Indonesia tidak dirusaki oleh oknum yang hanya menginginkan kursi jabatan semata. 

Suprayitno mengatakan segala kewenangan yang ada pemerintah turut andil besar dalam mensukseskan pemilu. 

"Harapan saya pemerintah dapat bijak dan menjaga integritasnya dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait kepemiluan," tambah Suprayitno.

Suprayitno mengatakan mensukseskan pemilu adalah tanggung jawab bersama.  

Pemerintah, partai politik, calon, para simpatisan, organisasi kepemudaan atau ormas atau organisasi keagamaan dan masyarakat umum non partai politikpun punya tanggung jawab yang sama untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu. 

"Kita harus mampu menjaga ketertiban masyarakat di sekeliling kita," pungkas Suprayitno. (*)

(Herman Antoni Saputra)