Dukung Skema Perhutanan Sosial, Plh Sekda Kobar Berharap Untuk Kelestarian dan Ramah Lingkungan

TRIBUNKALTENG.COM, PANGKALAN BUN - Program skema perhutanan sosial dari pemerintah pusat diapresiasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atau Pemkab Kobar.

Skema perhutanan sosial yang dicanangkan tersebut diharapkan akan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengelola hutan.

Sebab itu, Plh Sekda Kobar Juni Gultom, dengan program skema perhutanan sosial diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan atau mengelola hutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mendukung skema perhutanan sosial program dari pemerintah pusat, yang akan diterapkan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Baca juga: Viral, Wahana Pasar Malam di Serang Banten Diduga Sengaja Dibakar Warga, Dipicu Kejadian Ini

Baca juga: Baliho Sosialisasi Marak Jelang Pemilu 2024, Pj Bupati Kobar Minta Bacaleg Taat Bayar Retribusi

Baca juga: Pantau Pilkades Serentak Tahun 2023, Pj Bupati Kobar Budi Santosa Puji Calon Kades Taat Aturan

Plh Sekda Kobar Juni Gultom menyampaikan, Pemkab Kobar sangat mendukung skema perhutanan soisial, karena melalui perhutanan sosial diharapkan masyarakat dapat memiliki akses Kelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya. 

"Kami sangat mendukung skema perhutanan sosial, karena bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan," kata Juni Gultom, Selasa (31/10/2023).

Juni juga mengharapkan hal tersebut dapat menggerakan sinergi program atau kegiatan pembangunan lintas Kementerian, lembaga negara, sektor bisnis dan perguruan tinggi serta LSM.

Sebelumnya, Juni Gultom menghadiri pembukaan Forum Group Discussion (FGD)  Penyusunan Master Plan Integrated Area Development (IAD) dalam rangka percepatan pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Kobar, di salah satu Aula Hotel di Pangkalan Bun, Senin (30/10/2023).

Kegiatan FGD tersebut diinisiasi oleh Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS).

FGD IAD tersebut dalam rangka percepatan pengelolaan perhutanan sosial sangat penting dilaksanakan, mengingat perhutanan sosial di Kabupaten Kobar memiliki potensi usaha dalam satu landskap untuk meningkatkan skala ekonomi dan nilai tambah produk di dalam dan/atau luar kawasan hutan.

Sehingga diharapkan output dari pelaksanaan FGD ini bisa membangun strategi yang mapan untuk mengkolaborasikan dan sinergitas antar stakeholder guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi hak akses masyarakat terhadap kawasan hutan pada areal prioritas untuk pengembangan perhutanan sosial.

Dalam FGD tersebut hadir Direktur Jenderal Perhutan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada Kementerian LH dan Kehutanan Bambang Suprianto.

Dalam sambutannya Bambang menyampaikan dukungan dari Dirjen Perhutanan Soisal terhadap pengembangan Integrated Area Development di kabupaten Kotawaringin Barat guna menindaklanjuti Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutan Sosial. (*)