Wacana Anies-Muhaimin, Ini Kata Surya Paloh Dituding Pengkhianat, Demokrat: Kader Kami Sudah Muak

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh langsung angkat bicaranya setelah partainya dituding sebagai pengkhianat oleh Partai Demokrat.

Tudingan Partai Demokrat itu didasarkan kabar bahwa Partai NasDem secara diam-diam menjalin koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bukan anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Bahkan, Partai Demokrat mendapat kabar ada upaya menduetkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Ketum Partai NasDem Surya Paloh buka suara soal Partai Demokrat merasa dikhianati karena keputusan sepihak duet Anies Baswedan dan Muhaiman Iskandar atau Cak Imin. Surya Paloh mengungkapkan sikapnya.

Baca juga: Demokrat Merasa Dikhianati NasDem, Muncul Wacana Duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar Naik, Dukungan Pemilih Jokowi ke Prabowo Membesar

Baca juga: Ganjar Pranowo ke Rumah Gus Dur Usai 4 Partai Dukung Prabowo, Yenny Wahid Siap Keliling Bareng

"Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya, itu tentu sikap saya pasti. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah karena perasaan ikut prihatin? Saya pasti tidak bergembiralah menerima kabar seperti itu," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Kamis (31/8/2023) malam.

Dia menegaskan tetap berharap KPP dapat terus berjalan bersama.

Bagaimana bila Partai Demokrat menolak? "Apa yang terbaik bagi Demokrat, pasti dihormati NasDem, itu sikap yang paling mendasar," kata Surya Paloh.

Surya Paloh pun menegaskan dirinya tidak mengkhianati rekan sekoalisi.

"Saya hormati (jika Demokrat keluar koalisi). Apa lagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat pengkhianat atau tidak, kan gitu aja. Tapi saya hormati," ucapnya.

Bagaimana soal duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar?

“Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir itu belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Kita tunggu perkembangan 1-2 hari ini,” ujar Surya Paloh.

Kader sudah muak

Sementara Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan Partai Demokrat tidak akan ikut dalam koalisi Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Herzaky mengatakan alasan tidak ikut, lantaran yang dilakukan Partai NasDem yang kabarnya menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies Baswedan adalah bentuk pengkhianatan.

Selain itu, manuver itu merupakan wujud penghinaan terhadap Partai Demokrat.

"Kalau kami jelas tidak (ikut), kami sampaikan. Karena apa? Ini namanya sudah masuk pengkhianatan dan sudah dalam artian menghina partai kami, menghina bagaimana kami selama ini bersama-sama punya komitmen yang tegas dan jelas dalam Koalisi Perubahan, kita bangun sejajar dan diskusi terbuka," katanya dalam program Apa Kabar Indonesia Malam di YouTube TVOne, Kamis (31/8/2023).

Herzaky mengatakan, Partai Demokrat mempersilahkan jika memang Partai NasDem dan PKB akan berkoalisi.

"Ya silahkan kalau misalnya memang itulah jalan terbaik buat mereka, ya silahkan. Hanya yang sangat kami sayangkan, politik bukan hanya pragmatisme tapi bagaiman kita membangun bangsa ini dengan cara yang beretika," katanya.

Herzaky juga membenarkan bahwa baliho Anies Baswedan yang terpasang telah diturunkan oleh kader Partai Demokrat di daerah pascaperistiwa ini.

Ia menyebut, para kader sudah muak dengan Anies lantaran tidak ada komitmen dan keseriusan dalam berkoalisi.

"Ya begitu kami informasikan, kader-kader langsung bilang 'tenang saja, langsung kita ganti, nggak ada lagi, muak' mereka bilang," kata Herzaky.

"Kenapa? Tidak ada komitmen sama sekali, tidak ada keseriusan," sambungnya.

Tak hanya baliho, Herzaky menyebut para kader Partai Demokrat juga bakal menghapus postingan wajah Anies Baswedan di media sosial.

"Situasi hari ini, tidak perlu kita perintahkan apa-apa, banyak dari kader menjapri (menghubungi) setelah mendapat rilis (kata kader) 'Pak kita turunkan semua, tidak hanya baliho, tetapi juga postingan di media sosial yang ada muka Mas Anies," katanya.

Sebelumnya, kabar mengejutkan muncul dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan (KPP) ketika Demokrat menyebut Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh "memaksa"  Anies Baswedan memilih Cak Imin alias Muhaimin Iskanda sebaga cawapresnya.

Hal ini disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.

Riefky Harsya mengungkapkan peristiwa berawal ketika Tim 8 bersama anggota koalisi mendesak agar cawapres Anies Baswedan segera diumumkan.

Adapun salah satu alasannya lantaran elektabilitas Anies yang dianggap terus mengalami kemerosotan.

"Mendengarkan pernyataan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian Koalisi Perubahan, serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies, maka setelah penetapan cawapres; jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan capres dan cawapres yang hendak diusung," katanya.

Kemudian, Riefky Harsya menyebut Anies dan Tim 8 telah merencanakan jadwal untuk deklarasi cawapres.

Namun, deklarasi tersebut tidak kunjung terealisasi lantaran diduga ada pengaruh Surya Paloh sehingga mengakibatkan Anies Baswedan patuh terhadapnya dan berdampak ditundanya pengumuman cawapres.

"Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud."

"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum NasDem, Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," jelas Riefky Harsya.

Padahal, lanjutnya, jadwal deklarasi cawapres Anies telah dikomunikasikan ke masing-masing ketua umum anggota KPP dari rentang 24-26 Agustus 2023.

Bahkan, Surya Paloh pun memutuskan terkait waktu deklarasi cawapres Anies diserahkan ke Tim 8.

Sementara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf justru meminta agar deklarasi cawapres Anies dipercepat.

Anies Minta AHY Bersedia Jadi Cawapres

Riefky Harsya juga mengatakan, pada Jumat (25/6/2023), Anies telah menentukan cawapres pilihannya lewat surat yang ditulis tangan dan ditandatangani olehnya.

Adapun surat tersebut berisi terkait ketersediaan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi cawapres Anies.

"Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulis tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu)."

"Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya," kata Riefky Harsya.

Hal mengejutkan pun terjadi pada Selasa (29/8/2023) ketika Surya Paloh menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies.

Dia menyebut keputusan ini tidak diketahui oleh Partai Demokrat dan PKS.

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Riefky Harsya.

Hal tersebut, diperparah dengan Anies tidak memberitahukan keputusan tersebut ke elit Partai Demokrat dan PKS.

Ia, kata Riefky Harsya, justru mengutus juru bicaranya, Sudirman Anies untuk menyampaikan bahwa Anies telah diminta untuk bersanding dengan Muhaimin Iskandar. (*)

( Tribunnews.com )