Cuma 2 Kata dari Prabowo Subianto Tanggapi Tudingan Food Estate Bagian Kejahatan Lingkungan

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Pernyataan keras dilontarkan Sekjen PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Hasto Kristiyanto terkait program Food Estate dari pemerintah.

Hasto Kristiyanto secara terbuka menuding program Food Estate adalah bagian dari kejahatan lingkungan.

Apa tanggapan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ikut ditugasi oleh Presiden Jokowi mem-back up program Food Estate?

Hanya dua kata yang dilontarkan Prabowo Subianto terkait pernyataan itu.

Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Kritisi Food Estate, "Itu Bagian Kejahatan terhadap Lingkungan"

Baca juga: Walhi Kalteng Soroti Program Food Estate Gunung Mas,  Ungkap Dampak Lingkungan Jika Mangkrak

Baca juga: Teras Narang Pertanyakan Food Estate Gunung Mas Ditangani Kemenhan, ke Mana Kayu Tebangannya?

Dalam program Food Estate, Kementerian Pertahanan ditugasi menggarap lahan singkong.

“Yang bener,” kata Prabowo Subianto sambil berjalan dan seakan mempertanyakan kebenaran pernyataan Hasto tersebut, di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Adapun pernyataan Hasto soal Food Estate disampaikan ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun Food Estate," kata Hasto setelah penganugerahan rekor MURI kepada PDIP di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023), atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari.

Hasto menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan Food Estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Food Estate adalah program gagasan Presiden Jokowi di awal periode keduanya di pemerintahan.

Sebagai leading sector adalah Kementerian Pertanian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo.

Kemudian, Jokowi juga menugaskan Kementerian Pertahanan pimpinan Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.

Hasto Kristiyanto menyebut proyek Food Estata atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

Hal tersebut ditegaskan Hasto Kristiyanto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto setelah penganugerahan rekor MURI kepada partainya di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023), atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari.

Menurut Hasto, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan Food Estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," tegasnya.

Bila melihat afiliasi politik, Syahrul Yasin Limpo adalah kader Partai NasDem.

Sementara Prabowo Subianto adalah ketua umum Partai Gerindra.

Pada Pilpres 2024, Partai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

Partai NasDem berkoalisi dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan Partai Demokrat.

Sementara Prabowo Subianto bakal maju sebagai Capres 2024 didukung koalisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara terkait Food Estate, DPR pernah menyebutnya kacau balau.

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis. 

Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Selatan.

Beberapa waktu lalu, Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, mengatakan, program yang dijalankan lintas kementerian tersebut membuat masyarakat setempat harus meninggalkan kebiasaan perladangan tradisional.

Namun, dalam perkembangannya, program tersebut justru gagal dalam upaya menjadi lumbung pangan.

”Food estate yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis pangan, dilakukan dengan menghilangkan pangan lokal. Pangan-pangan lokal yang dihilangkan justru membuat masyarakat setempat mengalami krisis pangan,” kata Arie dalam diskusi publik ”Tiga Tahun Proyek Food Estate” di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Arie mencontohkan, di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, misalnya, sekitar 600 hektare dijadikan daerah lokasi penanaman lumbung pangan nasional dengan komoditas singkong.

Namun, lahan singkong tersebut tak kunjung panen dan justru mangkrak.

Alhasil, masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari program Food Estate tersebut.

Di sisi lain, lahan mereka untuk mendapatkan sumber pangan lokal telah berubah menjadi lahan tandus.

Padahal, sebelum berubah menjadi lahan untuk Food estate, lahan tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat.

Arie menyayangkan, program Food Estate yang dijalankan terlalu berorientasi pada penyeragaman jenis pangan.

Pola perladangan tradisional dihilangkan dan diganti dengan jenis pangan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat.

”Skema seperti (Food estate) ini telah dilakukan oleh masa pemerintahan sebelumnya dan gagal. Namun, tetap ditiru, alhasil dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan dan dampak buruk semakin parah,” ujar Arie. (*)

( Kompas.com )