Ingat Pak Bos, Ini Jadwal dan Besaran THR Lebaran 2023 Karyawan Swasta, Perusahaan Tak Boleh Nyicil

TRIBUNKALTENG.COM - Jelang Lebaran 2023 atau Idul Fitri 2023, tentu pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) sangatlah dinanti para karyawan swasta, juga pegawai negeri sipil (PNS).

Lantas kapan para bos perusahaan harus membayarat THR untuk karyawan swasta pada Lebarang 2023 ini?

Aturannya sudah ada yakni Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Berdasar aturan itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan THR untuk karyawan swasta paling lambat dicairkan H-7 sebelum Lebaran 2023.

Baca juga: Dampak Cuti Bersama Lebaran 2023 Dimajukan, Puncak Arus Mudik Diprediksi 19 April, THR 18 April

Baca juga: Mudik Lebaran 2023, Jadwal Kapal Pelni KM Dorolonda Hingga 8 Maret Rute Jakarta, Surabaya, Makassar

Hal itu sesuai poin yang tertera dalam SE tersebut. 

“THR Keagamaan wajib dibayarkan perusahaan kepada karyawannya paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," bunyi poin nomor 7 seperti dikutip Tribunnews.com.

Diketahui, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan Lebaran 2023 atau 1 Syawal 1444 H jatuh pada 21 April 2023.

Sementara, pemerintah masih akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1444 H.

Untuk besaran atau nominalnya, THR pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah.

Sementara, bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional.

Terkait pembayaran THR, Ida Fauziyah mengimbau kepada perusahaan agar tidak menyicilnya.

Ia menegaskan THR harus dibayarkan secara penuh kepada pekerja/buruh.

"THR keagamaan ini harus dibayar penuh. Saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini," kata Ida pada Konferensi Pers Kebijakan Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2023 yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (28/3/2023), dikutip dari kemnaker.go.id.

“THR diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan atau lebih,” imbuhnya.

Ia juga meminta para gubernur agar membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id.