Dugaan Kebocoran Database KPU Kalteng, Pernah Dialami Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Adanya dugaan kebocoran database milik KPU Kalteng ternyata sebelumnya juga pernah dialami Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atau UMPRS.

Dugaan kebocoran Database Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR), diungkapkan digital progammer, Ahmad Hady Surya di laman media sosialnya, menjadikan perbincangan di kalangan mahasiswa dan masyarakat.

Disebutkan dalam unggahan video tersebut, hacker diduga memperjualbelikan database mahasiswa hingga dosen di salah satu website.

"Semua data lulusan, akademik, tanggal sidang, NIK, agama, tahun masuk dan lainnya. Datanya lumayan banyak hampir ribuan," sebut Ahmad Hady Surya.

Baca juga: Polda Kalteng Akan Lakukan Penyelidikan, Terkait Data Base KPU Yang Diduga Bocor

Baca juga: Sigi Provinsi Sulteng Diguncang Gempa Dini Hari Tadi, BMKG Ungkap Guncangan Terpusat di Darat

Baca juga: BREAKING NEWS, 5.000 Lebih Database KPU Kalteng Diduga Bocor Diperjualbelikan, Berisi NIK dan TPS

Menurutnya, data merupakan sesuatu yang penting, perlu dilindungi keamanannya dan berfungsi memperlancar kinerja universitas, dia mengaku telah mencoba menghapus beberapa sistem loginnya.

Namun karena posisi digital progammer berada di Sukamara kalah kecepatan koneksi, sehingga memungkinkan hanya beberapa saja yang dapat terhapus.

"Semoga ini cepat ditanggapi dan direspon cepat, karena data mahasiswa dan mahasiswi di sini bagian dari data penting," bebernya.

Dia menyarankan agar pihak Universitas Muhammadiyah Palamgkaraya agar menggunakan Secure Socket Layer (SSL) aktif resmi tidak gratisan, yang membuat para hacker akan kesulitan membobol.

Selanjutnya, memilih layanan hosting yang terpercaya, cloud computing, cermat memilih layanan hosting tidak tergiur dengan harga yang murah namun memiliki keamanan yang tidak terjamin.

Seperti diketahui, kebocoran database diduga juga dialami KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang berisikan NIK pemilih hingga tempat pemungutan suara (TPS). 

Digital Programmer asal Provinsi Kalteng, Ahmad Hady Surya (32), mengungkapkan, orang yang menjual adalah orang yang sama membobol database Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 

"Di forum dark web ada satu sosok yang membocorkan data KPU Kalteng, pernah membocorkan data Kabupaten Sukoharjo yang sudah saya follow up ditanggapi oleh Wakil Bupatinya," katanya, Selasa (14/3/2023). 

Ahmad Hady Surya menjelaskan, di forum jual beli tersebut terpampang ID Kota, Provinsi, TPS, nomor KK, nomor NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. 

Pembeli yang ingin mengakses data tersebut harus membeli 8 point kredit, satu kreditnya dibandrol 16 ribu dollar Singapura, jika dirupiahkan sekitar puluhan juta rupiah. 

"Kalau kita open (database itu) bayar 8 kredit. Satu kreditnya 16 ribu dollar Singapura. Kalau dirupiahkan satu kreditnya 3 jutaan," ujarnya. 

Database KPU Kalteng yang dispoiler sekitar 5.847 data, jika masuk lebih dalam membeli menurutnya data lengkap akan diperoleh termasuk nomor kontak. 

Dia menilai sistem KPU Kalteng sudah termasuk kuat, karena keamanan berlapis-lapis dan terpusat, diduga kebocoran tersebut ada keterlibatan orang dalam. 

KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) saat dikonfirmasi membantah adanya dugaan kebocoran database sebanyak 5.000 lebih, yang diungkap Ketua Asosiasi Digital Programmer Indonesia, Ahmad Hady Surya (32). 

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Wawan Wiraatmaja mengatakan jika itu keliru, data yang tertera bukan berada di Kalteng, setelah dilakukan pengecekan. 

"Data tersebut bukan data KPU Kalteng. Insya Allah keliru. Karena id Provinsi, id Kabupaten beda, tapi nama Provinsi semua Kalimantan Tengah," konfirmasinya, Selasa (14/3/2023). 

Pihaknya mengirim foto untuk mempertegas jika database di KPU Kalteng yang diduga bocor keliru alias tidak sesuai, memberikan tanda kotak kuning dan merah terhadap ID Kota dan ID Provinsi. 

"Kami sudah cek sejumlah nama dan tanggal lahir pada data di website tsb tdk ada ditemukan di data A-Daftar Pemilih Kalteng, lalu kami amati kode wilayahnya juga tidak sesuai," tegas Wawan Wiraatmaja. 

Menurutnya, untuk menghindari kebocoran data, kebijakan ada di KPU RI, standar keamanan sedang diterapkan di seluruh satuan kerja daerah. (*)