Demo Cabut Subsidi Solar Kotim

Anggota DPRD Menilai Pemkab Tak Serius Tanggapi Aksi Damai Ratusan Anggota ALFI Kotim

Aksi Damai Ratusan Anggota ALFI Kotim, anggota dewan kecewa lantaran saat RDP tidak ada satu pun pimpinan eksekutif yang hadir mengikuti RDP tersebut.

Penulis: Devita Maulina | Editor: Fathurahman
Tribunkalteng.com/ Devita Maulina
Aksi Damai Ratusan Anggota ALFI Kotim. Rapat dengar pendapat atau RDP Komisi III DPRD Kotim bersama DWP ALFI setempat terkait peninjauan kembali subsidi BBM solar di wilayah Kalimantan Tengah. Selasa (23/8/2022) 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT -Aksi Damai Ratusan Anggota ALFI Kotim, anggota dewan kecewa kerana  saat rapat dengar pendapat  atau RDP tidak ada satu pun pimpinan eksekutif yang hadir.

RDP tersebut menyikapi aspirasi Perwakilan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)  Kotim yang menuntut penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sehingga berdialog dengan anggota DPRD setempat.

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRDKabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) , Dadang H Syamsu, mengaku kecewa dan mengecam Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim yang dinilai kurang serius menanggapi persoalan aksi tersebut.

Ia menyampaikan rasa kekecewaanya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI Kotim melibatkan pihak DPRD selaku penengah, Pemkab Kotim, dan perwakilan Pertamina.

Baca juga: BREAKING NEWS, Gelar Aksi Damai Ratusan Anggota ALFI Kotim Desak DPRD Cabut Subsidi Solar

Baca juga: ALFI Gelar Aksi Damai di DPRD Kotim, Mendesak Aparat Agar Menertibkan Pengecer BBM Jenis Solar

Baca juga: BI Kalteng Kenalkan Uang Kertas Emisi 2022, Warga Palangkaraya Antusias Melakukan Penukaran

Pasalnya, dalam rapat itu perwakilan Pemkab Kotim yang hadir hanya sekedar perwakilan tanpa ada satu pun pimpinan atau pihak yang berwenang mengambil keputusan yang hadir.

"Faktanya hari ini dari Pemkab hanya dihadiri rekan-rekan yang tidak bisa mengambil keputusan secara langsung. Padahal ini isu yang besar," tegasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotim menyebutkan beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang hadir saat itu namun hanya diwakili oleh staf atau kepala bidang tanpa ada Kepala SOPD yang terlibat. Diantaranya Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin)

Dadang menyayangkan sikap Pemkab Kotim yang kurang serius ini karena menurutnya isu yang dibawa ALFI Kotim ini sangat besar, bahkan memasuki skala nasional.

Jika anggota ALFI Kotim yang notabene supir logistik atau bahan pangan itu mogok bekerja satu hari saja, maka distribusi berbagai kebutuhan bahan pangan seperti telur, beras dan lainnya akan terganggu.

"Kalau distribusinya terganggu tentu akan berdampak pada kesediaan bahan pangan. Seperti yang kita ketahui kalau pasokan menipis maka harga akan naik. Ancaman terjadinya inflasi pun cukup besar," jelasnya.

Sebagai anggota DPRD Kotim, Dadang pun mengoreksi kinerja Pemkab Kotim yang tidak serius menanggapi persoalan yang dihadapi ALFI, padahal peranan ALFI dalam tatanan kehidupan bermasyarakat saat ini cukup besar.

Ia mendorong Pemkab Kotim agar lebih responsif terhadap persoalan semacam ini kedepannya. Jangan menunggu permasalahan kian membesar baru turun tangan.

Untuk diketahui, pada Selasa (23/8/2022) sekitar pukul 9:15 WIB ratusan anggota dan pengurus ALFI Kotim menyambangi kantor DPRD Kotim dalam aksi damai.

Aksi ini dilakukan untuk mendesak pemerintah melalui DPRD untuk mencabut subsidi BBM jenis solar yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru memperlambat kinerja mereka.

Menanggapi hal tersebut DPRD Kotim menggelar RDP guna meninjau kembali subsidi solar di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan mendatangkan perwakilan Pertamina Kalteng. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved